Sidang Paripurna DPRD KLungkung terkait pertanggung jawaban APBD KLungkung tahun 2018
Sidang Paripurna DPRD KLungkung terkait pertanggung jawaban APBD KLungkung tahun 2018
sewa motor matic murah dibali

SEMARAPURA, balipuspanews.com -Fraksi PDI Perjuangan menyoroti soalnya banyaknya jalan berlubang dj kawasan wisata Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.

“Jalan jalan yang ada di Nusa Penida banyak yang bergelombang yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintahan, ” kata  Ni Ketut Suwerni , salah satu anggota Fraksi PDI Perjuangan saat Sidang paripurna DPRD Klungkung terkait pertanggungjawaban APBD tahun 2018, Senin (8/7/2019).

Selain itu,  Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti belum jelasnya aset Kertagosa sampai saat ini,termasuk menyoroti keberadaan parkir dipasar Galiran yang dianggapnya semrawut.

Dilain sisi,  Fraksi PDIP juga menyatakan pertanggung jawaban pemerintah melalui Bupati  dimana Fraksi PDI.Perjuangan mengapresiasi kinerja eksekutif tahun 2018  yang telah mencapai peningkatan yang signifikan.

Anak Agung Sayang Suparta dari Fraksi Gerindra mengapresiasi penghargaan nasional yang dicapai Pemkab Klungkung dimana yang menonjol adanya inovasi “beli mahal jual murah” untuk mendukung sektor pertanian serta kemampuan mengatasi persoalan sampah dengan sistem TOSS.

Namun secara tegas Fraksi Gerindra meminta kepada eksekutif agar menindak lanjuti persoalan perusda Nusa Kerta Kosala yang jalan ditempat ,serta pembangunan jalan yang realisasinya kurang dilapangan.

Sementara itu,  dalam laporannya Bupati suwirta menyatakan bahwa laporan  yang disampaikan sudah diverifikasi oleh BPK dan mendapat penilaian WTP. Pencapaian itu berhasil dicapai berkat kerjasama dan ketekunan semua pihak di dalam mengelola keuangan dengan baik.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban selaku Bupati  dimana Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2018, sebagaimanadiamanatkan pasal 320  ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulansetelah tahun anggaran berakhir.

Perlu disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 telah disampaikan pada tanggal 10 Juni 2019 lalu.

Laporan Keuangan yang disampaikan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 1 April 2019 sampai dengan 30 April 2019.

Laporan Hasil Pemeriksaan telah diserahkan secara resmi oleh Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Bali pada tanggal 24 Mei 2019 bertempat di kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali, dimana Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 dinyatakan memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.

Selanjutnya Bupati  menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak kerja keras dan prestasi yang atas diraih, sehingga tahun ini KLungkung kembali mampu meraih opini WTP untuk yang ke-4 kali. Tantangan  kedepan semakin berat untuk terus bisa mempertahankan opini WTP tersebut.

Koordinasi dan komunikasi dalam dan barang daerah agar mengelola keuangan terus ditingkatkan agar selalu tertib hukum, tertib administrasi dan tertib waktu.

Terkait rekomendasi DPRD atas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2018,disampaikan melalui surat Nomor 700/638/Itda tanggal 2Juli 2019, yang  disebutkan eksekutif sudah mengambil langkah-langkahstrategis sebagai pelaksanaan dari rencana aksi (action plan) yang telah disusun dengan progres penyelesaian tindak lanjut per tanggal 28 Juni 2019 sesuai hasil pemantauan tindak lanjut di BPK RI sebesar 98,12 % dan untuk tindak lanjut yang masih dalam proses akan segera diselesaikan sesuaidengan rekomendasi.

Begitu juga terhadap rekomendas DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupat Klungkung tahun 2018 telah ditindak lanjuti sesuai surat nomor 050/300/Baperlitbang tanggal 23 Mei 2019.

Secara umum realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 dapat disampaikan dimana Pendapatan Daerah Tahun anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp. 1,13 trilyun lebih, sampai dengan akhir tahun anggaran realisasinya mencapai sebesar Rp. 1,10 trilyun lebih atau terealisasi sebesar 98,46% .

Komponen Pendapatan tersebut terdiri dari: Pendapatan asli daerah (PAD) realisasinya sebesar Rp. 186 milyar lebih atau 94,32 % dari target anggaran sebesar Rp. 198 Milyar lebih.

Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, realisasinya mencapai 98,43% atau sebesar Rp. 841 milyar lebih, dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 855 milyar lebih.

Sedangkan pendapatan lain  yang sah, terealisasi sebesar Rp.71 milyar lebih atau mencapai 82,85% dari anggarannya sebesar Rp. 86 milyar lebih Belanja Daerah tahun anggaran 2018 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 1,21 Trilyun lebih, sampai dengan akhir tahun anggaran realisasinya mencapai Rp.1,14 trilyun lebih atau terealisasi sebesar 92,42 %.

Komponen Belanja tersebut terdiri dari: Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp. 1,03 Trilyun lebih realisasinya mencapai 95,36 % yaitu sebesar Rp.989 milyar lebih, dengan rincian sebagai berikut Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp.496 milyar lebih, realisasinya mencapai Rp.486 milyar lebih atau 98,02%. Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp.368 milyar lebih, realisasinya Rp.334 milyar lebih atau 90,67%.

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 62 milyar lebih, realisasinya sebesar Rp. 58 milyar lebih atau 94,40 %.Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesarRp.2,4 milyar lebih, realisasinya sebesar Rp.2milyar lebih atau 86,87 %. Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp.106 milyar lebih dan terealisasi 100% dari anggarannya.Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 164 milyar lebih realisasinya mencapai 91,27 % atau sebesar Rp.149 Milyar lebih, dengan rincian sebagai berikut

Belanja modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 39 milyar lebih, realisasinya mencapai Rp. 37 milyar lebih atau 93,27 %.Belanja Modal Bangunan dan Gedung dianggarkan sebesar Rp.63 milyar lebih, realisasinya sebesar Rp. 60 milyar lebih atau 95,01 persen .

Sedangkan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp. 56 milyar lebih, realisasinya sebesar Rp. 48 milyar lebih atau85,54%. Belanja Modal Aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp. 4,8 milyar lebih, realisasinya sebesar Rp.4,4 milyar lebih atau 92,31 %. Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 200
juta, sampai dengan akhir tahun anggaran tidak ada terealisasi.

Transfer Bagi Hasil ke Desa dianggarkan sebesar Rp.9,1 milyar lebih, realisasinya sebesar Rp. 7,8 milyar lebih atau 85,56 %, yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak daerah dianggarkan sebesar Rp.6,5 milyar lebih, realisasinya sebesar Rp. 5,5milyar lebih atau 85,53 % Bagi Hasil Retribusi dianggarkan sebesar Rp.2,6 milyar lebih, realisasinya sebesar Rp. 2,2 milyar lebih atau 85,66%.

Pembiayaan Pada tahun 2018 pembiayaan direncanakan sebesar Rp.71 milyar lebih, realisasinya mencapai Rp.70milyar lebih atau 99,01 %.

Penerimaan pembiayaan daerah, terdiri dari Penerimaan pembiayaan dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017 sebesar Rp. 76 milyar lebih telah direalisasikan 100 %.Penerimaan Pembiayaan dari Penerimaan kembali pemberian penyertaan modal Tahun Anggaran 2018 yang dianggarkan sebesar Rp.1,5 milyar menyisakan anggaran berupa SilLPA sebesar Rp. 23,77 milyar lebih dengan rincian sebagai berikut Selisih kurang realisasi pendapatan sebesar Rp. 39,45 milyar lebih b.

Sisa anggaran belanja sebesar Rp. 63,93 milyar lebih.c. Sisa Pembiayaan Netto sebesar Rp. 700  juta lebih. Dalam perhitungan SiLPA sebesar Rp. 23,77 milyar lebih tersebut termasuk didalamnya silpa yang merupakan dana terikat yang berasal dari Silpa DAK, Silpa DBH CHT, Silpa BLUD, Silpa Dana BOS, Silpa Dana JKN dan Silpa BKK.

Pada sidang kedua Rapat Paripurna DPRD KLungkung yang digelar sekitar jam 13.00 hadir Wabup Made Kasta mewakili Bupati serta Ketua DPRD Wayan Baru serta dua unsur Wakil Ketua Nengah Arianta dan Wayan Bude Parwata.

Dalam kesempatan penyampaian pandangan Fraksi berturut turut  pertama dari Fraksi Gerindra dengan juru bicaranya AA Gede Sayang Suparta selanjutnya dari Fraksi PDI.P dengan juru bicara Ni Ketut Suwerni dan selanjutnya  dari Fraksi Hanura dengan juru bicara Ketut Srinada dan Fraksi Golkar dengan juru bicara  Wayan Mardana .

Sedangkan dari Fraksi Demokrat dengan juru bicara Gede Artison Andarawata serta Fraksi Persatuan Nasional oleh juru bicara  Nyoman Sukirta.

Sidang paripurna DPRD Klungkung terkait pertanggungjawaban APBD tahun 2018 yang digelar Senin(8/7) ,yang diikuti oleh 20 orang anggota DPRD dan 10 orang ijin. Sidang paripurna ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2018 ini disampaikan langsung oleh Bupati Nyoman Suwirta dan dihadiri langsung ketua DPRD Wayan Baru  beserta wakil ketua Nengah Arianta dan wakil ketua Wayan Buda Parwata.(Roni/bpn/tim)