Pekerja Migran di Malaysia Kelaparan, Pemerintah Diminta Turun Tangan

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati

JAKARTA, balipuspanews.com – Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Malaysia bukan hanya menyiksa kesehatan tetapi juga kehidupan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negeri jiran tersebut. Saat ini jutaan PMI di Malaysia membutuhkan pertolongan mendesak karena kelaparan.

Persoalan tersebut diungkap Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, Selasa (28/4/2020). Mufida mengaku banyak menerima pesan dari PMI di Malaysia yang sudah sangat terdesak karena kondisi lockdown di Malaysia.

“Assalamualaikum ibu Hajjah, saya Hasan, salah satu pekerja di Malaysia, mau minta tolong ibu Hajjah. Di kongsi kami ada 50 orang kekurangan makan. Tak boleh pergi kedai, tak de wang”. Ungkap salah satu pekerja migran di Malaysia dalam pesan kepada Mufida.

Mufida mengayakan pesan-pesan serupa banyak ia terima dan beredar sesama buruh migran di Malaysia.

Baca Juga :  Kendalikan Inflasi, Pemerintah Harus Jaga Stabilitas Harga dan Rantai Pasok

“Ini adalah jeritan minta tolong dari saudara kita di sana. Mereka kekurangan uang dan tidak dapat membeli bahan makanan. Bahkan untuk sekadar bertahan hidup dan kebutuhan makan sehari-hari pun sulit,” sebut anggota DPR RI ya g betada di Komisi yang membidangi Kesehatan dan Tenaga Kerja ini.

Mufida mengingatkan pemerintah bahwa UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sudah sangat lengkap mengatur hak-hak PMI. UU ini secara tegas menyatakan bahwa pemerintah harus melindungi hak-hak pekerja (dan keluarganya) sejak dari rekrutmen sehingga masa purna TKI.

“Saya menyebutnya “Perlindungan Semesta”, yang memberikan jaminan atas perlindungan hak PMI dari hulu hingga hilir,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Baca Juga :  Anis Matta : Partai Pemimpin Gelombang Perubahan Bisa Ubah Pragmatisme Masyarakat

Mufida menjelaskan, tujuan UU ini tentu saja untuk menjamin dan melindungi segenap Warga Negara Indonesia. Dengan perlindungan yang layak, maka PMI akan dapat bekerja dengan baik dan pada akhirnya akan membawa manfaat besar bagi bangsa Indonesia.

“Karena itu, sudah sepatutnya pemerintah segera merespons jeritan permintaan tolong dari PMI kita di Malaysia, sebagai amanah Undang-undang,” tegas Mufida.

Di sisi lain, ia melihat masih banyak masalah yang melingkupi PMI, baik di dalam negeri maupun di negara penempatan. Salah satunya adalah ketidak sesuaian antara kontrak yg ditandatangani oleh calon PMI dengan hak yang akhirnya mereka terima saat telah bekerja.

Mufida mengaku mendapat banyak info tentang adanya potongan-potongan biaya sangat besar yang memberatkan PMI. Membuat pada akhirnya uang gaji PMI akan terpotong sangat besar. Salah satu sumbernya adalah keperluan TKI itu sendiri dalam memenuhi syarat agar dapat bekerja di LN.

Baca Juga :  Kemendikbudristek Optimis Melalui Orkestra Kesepakatan Pendanaan Global Dapat Dicapai di SOM G20 Culture

“Di antaranya adalah biaya pembuatan paspor, sertifikasi dan biaya-biaya lain selama menunggu penempatan,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan DKI Jakarta II ini.

Menurut Mufida, pemerintah dalam hal ini BP2MI, harus dapat memberikan jalan keluarnya. Sungguh memprihatinkan jika pada akhirnya hampir separuh dari gaji mereka sebagai PMI harus dipotong untuk membayar kembali “hutang” yang mereka buat selama proses penempatan.

“Jangan sampai ini menjadi lingkaran setan yang hanya menguntungkan para calo. Harus ada ketegasan dan keberpihakan dari pemerintah. Calo harus diberantas sesegera mungkin,” pungkas Mufida.(har/BPN/tim)