Advertisement
download aplikasi Balipuspanews di google Playstore

JAKARTA, balipuspanews.com – Uji Kompetensi Wartawan (UKW) lahir dari UU Pers Dewan Pers merupakan suatu lembaga yang keberadaanya dibawah UU Pers No 40 tahun 1999 pasal 15 ayat 2 huruf f berbunyi memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan UU di bidang pers dan meningkatkan kwalitas profesi kewartawanan.

Kemudian dari UU Pers ini diturunkan dengan peraturan no 1/Peraturan-DP/x /2018 tentang standar komptensi pers dengan limit waktu wartawan Muda ke wartawan Madya diperlukan waktu tiga tahun, dari madya ke utama ditentukan jenjangnyav dua tahun.

Hal ini disampaikan oleh Wina Armada, Ketua Tim Perumus Standarisasi Kompetensi Wartawan di Kantor Lembaga Pers Dr Soetomo, Gedung Dewan Pers, Rabu (13/3).

“Dewan pers ada karena undang undang, jadi dewan pers berada di bawah naungan undang undang dan bukan terlepas dari undang undang,” ungkapnya tegas.

Wina Armada melanjutkan bahwa keberadaan Dewan Pers sesuai dengan undang undang pasal 15, dan menegaskan bahwa Dewan Pers merupakan lembaga independen yang menaungi masalah pers di Indonesia dibawah undang undang. Bahkan keanggotaan dan tugas wewenangnya ditetapkan oleh UU.

Dirinya juga menyebutkan tentang kewenangan dewan pers adalah membuat peraturan, memfasilitasi pembuatan peraturan mengenai pers dan Dewan Pers dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya sering melaksanakan Uji Kompetensi mengenai pers yaitu wartawan.

“Keberadaan UKW, secara hukum sah,” ujarnya.

Wina Armada mengungkapkan seringnya orang atau pihak yang meragukan kejelasan Dewan Pers, pihaknya menyatakan bahwa Dewan Pers merupakan lembaga independen jelas di bawah undang undang,

“Ya semua dilakukan jelas termasuk UKW bukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) , katanya. (art/catur/bpn/tim)

Advertisement
Loading...