Pembatasan di Enam Desa/Kelurahan di Buleleng, Perkantoran Diminta WFH 50 persen Pegawai

Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng (tengah) saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2020 di Rumah Jabatan Bupati Buleleng
Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng (tengah) saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2020 di Rumah Jabatan Bupati Buleleng

BULELENG, balipuspanews.com – Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Buleleng meminta kepada kantor yang berada dalam wilayah enam desa dan kelurahan yang masuk dalam pembatasan dan pengendalian terhadap aktivitas masyarakat untuk melakukan Work From Home (WFH) terhadap 50 persen pegawainya.

Hal itu tidak lain sebagai upaya menekan laju penularan COVID-19, Enam Desa/Kelurahan di Kabupaten Buleleng, Bali akan melaksanakan pembatasan dan pengendalian aktivitas masyarakat. Adapun enam Desa/Kelurahan yang akan diberlakukan pembatasan kegiatan yakni Kelurahan Banyuning, Kelurahan Banyuasri, Desa Pejarakan, Desa Menyali, Desa Tajun, dan Desa Pemaron..

“Ini berlaku untuk kawasan yang masuk dalam pembatasan dan pengendalian aktivitas masyarakat yang terdapat perkantoran. Aktivitas dibatasi untuk perkantoran itu dibatasi WFH 50 persen,” ungkap Sekretaris Daerah Buleleng Gede Suyasa dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2020 di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Rabu (10/2/2021).

Baca Juga :  Supaya Dekat Masyarakat, Polsek Kuta Utara Gelar Pos Polisi Keliling

Dalam kriteria yang dikeluarkan melalui Inmendagri tersebut, Buleleng tidak memiliki desa yang memenuhi kriteria dalam PPKM Mikro.

Salah satu kriterianya adalah belum ditemuinya dalam satu desa dengan kasus terkonfirmasi mencapai 20 Rumah Tangga (RT). Meski begitu, Buleleng terus berupaya menekan laju penyebaran COVID-19. Maka, inti-inti dari Inmendagri tersebut diambil untuk diterapkan.

“Sehubungan dengan pembatasan aktivitas ekonomi tersebut, kami minta dengan sangat kepada dinas terkait dan Camat untuk intens menyosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat. Sehingga saat penyidakan oleh Tim Yustisi tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui adanya pembatasan,” jelasnya.

Bahkan Ia sangat mengapresiasi peran para anggota Satgas dan para tenaga medis yang sangat gigih dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Baca Juga :  Wisatawan Arab Tewas Saat Rafting di Telaga Dwaja

Ini terbukti dari data kasus angka terkonfirmasi di Buleleng saat ini masih cukup stabil. Bahkan, kalau dilihat di Desa Tajun yang akan dilakukan pembatasan hanya ada tiga rumah dengan satu halaman dengan jumlah pasiennya hanya tujuh orang.

“Harusnya ini tidak masuk kriteria juga. Jika PPKM Mikro diberlakukan, maka aktivitas keluar masuk orang terbatas. Jadi, pembatasan di enam desa tersebut akan dibuat tidak terlalu ketat melalui Surat Edaran Bupati Buleleng,” terangnya.

Selain penekanan terhadap upaya meminimalisir angka terkonfirmasi baru, Suyasa juga meminta kepada seluruh jajaran SKPD lingkup Pemkab Buleleng untuk bersama-sama meluruskan informasi-informasi yang beredar di masyarakat melalui media sosial dan dinilai tidak benar.

Baca Juga :  Sekda Buleleng Tinjau Pelaksanaan Seleksi PPPK Guru Tahun 2022

“Kita perlu berbangga hati, karena Buleleng menjadi salah satu Kabupaten di Bali yang paling lama bertahan di zona yang tidak merah. Jadi mari kita bersama saling bantu, agar kerja keras kita bisa dipahami oleh seluruh masyarakat Buleleng,” tutupnya.

Penulis : Nyoman Darma 

Editor : Oka Suryawan