Pembentukan Pos Pelayanan Hukum dan Ham di Desa Sekecamatan Buleleng, Bupati Siap Dukung

Rombongan Kanwil Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Bali saat mendatangi kantor Bupati Buleleng
Rombongan Kanwil Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Bali saat mendatangi kantor Bupati Buleleng

BULELENG, balipuspanews.com – Melalui pembentukan Pos Layanan Hukum dan Ham di Desa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Republik Indonesia Provinsi Bali ingin lebih mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Hal tersebut dibuktikan dengan kedatangan rombongan yang dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Prov Bali, Jamaruli Manihuruk, S.H., M.H., M.M untuk bertemu langsung dengan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, ST di ruang kerjanya, Selasa (14/7/2020).

Bupati Agus Suradnyana yang menerima secar langsung menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap sebuah langkah maju yang telah diambil oleh Kemenkumham Prov. Bali.

Bahkan pihaknya berharap di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng masing masing desanya memiliki satu Pos tersebut. Sehingga nantinya bisa sangat bermanfaat untuk menampung persoalan hukum yang ada di desa.

“Hal tersebut sangat baik dan penting untuk masyarakat. Saya (Bupati) berharap tidak hanya satu desa yang mengikuti, tetapi untuk seluruh kecamatan di Buleleng minimal memiliki satu Pos Layanan Hukum dan Ham di desa,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Prov Bali Jamaruli Manihuruk mengungkapkan bahwa pembentukan Pos Layanan Hukum dan Ham Desa ini adalah sebagai akses layanan hukum yang cepat oleh Kanwil Kemenkumham Prov. Bali ketika terdapat sebuah masalah hukum yang ada di level atau tingkat desa.

Sampai saat ini sudah ada 112 Pos Layanan Hukum dan Ham se-Bali. Jumlah tersebut akan bertambah seiring dengan arahan pihak Bupati Buleleng untuk mewajibkan seluruh kecamatan memiliki Pos tersebut.

Pos tersebut juga akan membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan seperti Call Center, antara lain informasi hukum, konsultasi hukum, pengaduan masyarakat, bantuan hukum, layanan asistensi pendaftaran KI maupun pendaftaran AHU.

“Ketika masyarakat berhadapan dengan hukum dan membutuhkan pendampingan, maka dari Kanwil Kemenkumham Prov. Bali akan memberikan bantuan secara gratis,” paparnya.

Lanjut Jamaruli menegaskan Pos Layanan tersebut nantinya akan diisi oleh Masyarakat Desa Sadar Hukum yang telah dibentuk sebelumnya di desa. Masyarakat ini akan dibina menjadi para legal untuk masyarakat desa itu sendiri.

“Mengingat Pos ini dibentuk juga sebagai kepentingan untuk warga desa agar haknya dapat terlayani terkait permasalahan hukum,” tegasnya.

Tak hanya itu Kepala Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng, Bagus Gede Brata,SH juga mengatakan bahwa kedepannya kelompok masyarakat yang tergabung kedalam Pos Layanan diharapkan mampu meminimalisir permasalahan hukum di desa, baik menyangkut hukum pidana ataupun perdata.

Sehingga nantinya akan ada pendampingan kepada masing masing petugas kelompok dari dari penyuluh hukum dan PK Bapas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di desa.

“Dalam menjalankan tugasnya, kelompok ini akan diberikan pendampingan dari penyuluh hukum dan PK Bapas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di desa,” pungkasnya.

Penulis : Nyoman Darma

Editor : Oka Suryawan