Pemerintah Diminta Beri Pendampingan UMKM

Wakil Ketua DPR RI A. Muhaimin Iskandar
Wakil Ketua DPR RI A. Muhaimin Iskandar

JAKARTA, balipuspanews.com – Wakil Ketua DPR RI A. Muhaimin Iskandar meminta Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat menyasar para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satunya adalah memberi pendampingan bagi UMKM agar kebijakan yang diambil efektif dan tepat sasaran.

“Pemerintah diharapkan membuat skema yang matang untuk membuka pemasaran dan pendampingan terhadap pelaku UMKM. Hal ini yang paling utama. Karena dapat mengatasi lesunya permintaan,” ucap Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Muhaimin yang akrab dipanggil Gus Ami menjelaskan sinergitas Komite dan UMKM diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang saat ini sedang terpuruk.

Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi koperasi dan UMKM yang besarnya mencapai Rp 123 triliun yang dialokasikan untuk relaksasi, subsidi bunga kredit usaha rakyat serta program-program pemulihan ekonomi lainnya harus benar-benar berdaya guna.

Baca Juga :  Di Kapal Selam KRI Alugoro-405, Puan Terima Brevet Kehormatan TNI AL

“Upaya mengungkit perekonomian melalui koperasi dan UMKM membutuhkan kerja sama pemerintah, pemerintah daerah dan swasta dan dilakukan melalui banyak pendekatan. Tidaklah cukup dengan bantuan pembiayaan saja. Dibutuhkan langkah yang komprehensif dan kebijakan yang tepat untuk dapat memanfaatkan dana yang cukup besar sehingga berdampak terhadap peningkatan ekonomi,” ujar Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Ia juga menekankan pemerintah daerah agar bisa membuat kebijakan terobosan yang bisa mengatur pemasaran dan sirkulasi atau distribusi barang dari pelaku-pelaku UMKM. Pasar-pasar dapat difungsikan kembali dengan protokol covid-19 yang ketat.

“Sehingga aktifitas ekonomi tidak menimbulkan penambahan jumlah orang yang terpapar. Hal ini mendesak diselesaikan untuk menggerakkan perekonomian,” kata Gus Ami.

Baca Juga :  Surpres Calon Panglima TNI, Puan: KSAL Laksamana Yudo Margono Pengganti Jenderal Andika Perkasa

Selain itu, dibutuhkan konsolidasi data UMKM kita. Sehingga kita memiliki data komplit UMKM, mulai dari jenis usaha, status, dan data-data demografis lainnya. Dengan pendapatan yang benar, makan jenis bantuan dan sasaran bantuan menjadi tepat sehingga menimbulkan efek terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah memanfaatkan peluang dab potensi ekonomi digital dan pendampingan terhadap UMKM. Pendampingan terhadap UMKM sehingga punya kemampuan bankable. Sekaligus memanfaatkan sistem online. Saat ini baru 8 juta, atau 12.5 persen, dari total 64 juta UMKM yang masuk ke market place,” ujar Wakil ketua DPR bidang Kokesra ini.

Pendampingan terhadap UMKM meliputi aspek legalitas badan usaha, peningkatan kualitas produk, kualitas kemasan, sertifikasi produk, penyediaan jasa logistik (gudang dan pengiriman), serta akses terhadap pendanaan atau modal kerja.

Baca Juga :  Gelar FGD dengan Komisi VIII DPR RI, Kemensos Sampaikan Realisasi Anggaran Bansos Capai 97,35%

“Pendampingan juga bisa dilakukan dengan melakukan sinergitas program-program pemerintah lainnya, seperti BLT dan BLT Dana Desa, sehingga konsumsi rumah tangga bisa naik. Tanpa upaya merangsang konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah UMKM akan jalan ditempat,” sebutnya.

Pemerintah dan masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap UMKM dengan memprioritaskan belanja barang-barang buatan dalam negeri. Kita mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia atau membeli produk-produk dalam negeri.

“Melalui gerakan ini akan menimbulkan multiple effect. UMKM bisa produksi, Rakyat belanja dengan harga terjangkau dan pada akhirnya akan menggerakkan sektor ekonomi mikro,” tegasnya.

Penulis/Editor : Hardianto/Oka Suryawan