DENPASAR, balipuspanews.com- Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) hadir ditengah masyarakat untuk memberi pelayanan prima terkait kemudahan pembayaran pajak kendaraan melalui “Samsat Kerthi” atau samsat kerumah tinggal.
Kepala Dinas Bapenda Provinsi Bali Made Santha mengatakan Pemerintah dalam rangka memberi pelayanan kepada wajib pajak sebagai kemitraan, tidak henti-hentinya melakukan terobosan
untuk memudahkan masyarakat agar taat pajak.
Disebut Santha, selama ini dirinya menyediakan sebanyak 16 unit sepeda motor khusus untuk menjemput kerumah wajib pajak.
“Ada 16 sepeda motor Samsat Kerti, ini baru tahapan uji coba,” jelas mantan Kadis Perhubungan Provinsi Bali.
Meskipun baru uji coba, hasil pengecekan data yang dilaporkan melalui grup WhatApp setiap hari, tampaknya mampu memberi solusi terhadap wajib pajak yang nunggak pajak yang selama ini belum bisa dituntaskan.
“Hasilnya optimal, tidak saja dari aspek pendapatan, pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat sangat dirasakan,” ungkapnya saat diwawancarai di kantor DPRD Provinsi Bali saat menghadiri Paripurna, Rabu (19/6/2019).
Tak sebatas 16 unit motor saja, ditahun 2019 ini pihaknya juga akan menambah 12 unit sepeda motor type trail, untuk menjajaki daerah di desa-desa atau medan yang tinggi seperti pegunungan.
“2019 tambahan 12 motor type trail agar bisa dan kuat dimedan agak jelek, dan di pelosok sekalipun,” imbuhnya.
Penambahan fasilitas mobil juga akan diberikan kepada UPT. di daerah agar satu kabupaten ada satu mobil samsat keliling. Seluruh Kabupaten/Kota harus ada mobil samsat keliling.
Tak sekedar membuat program tanpa melihat hasil yang diberikan dari program yang telah dijalankan selama ini. Samsat Kerthi, program yang sudah berjalan ini akan dilihat seberapa besar keberhasilan dari program ini.
“Kebetulan saya akan evaluasi hari Sabtu ini dan akan mendengarkan laporan. Secara riil, pelayanan sangat bagus, kehadiran pemerintah sangat dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Santha.
Dari hasil penjajakan terhadap wajib pajak yang nunggak, beragam alasan-
alasan yang sampaikan masyarakat, mulain dari tidak cukup waktu, tidak punya uang, dan lain lain.
Lebih jauh Santha mengungkapkan, ini bagian dari pelayanan publik. Terkait pajak kendaraan, ini menjadi pemikiran serius. Tak berhenti sampai disini, pihaknya juga akan terus melakukan terobosan untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.
Tahun ini Pemerintah Provinsi Bali menargetkan perolehan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp1,35 triliun lebih dan realisasi hingga 17 Juni 2019 sebesar Rp655,15 miliar lebih (48,51 persen).
“Dalam waktu dekat, ada lagi program baru akan diberikan kepada masyarakat. Tunggu saja nanti,” Santha memungkasi. (bud/bpn/tim)
