Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja Tahun 2023, Ekonom: Baik untuk Tingkatkan Skill dan Modal Kerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri acara
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri acara "United Overseas Bank (UOB) Economic Outlook", Kamis (29/9/2022). (Foto: dok ekon.go.id)

JAKARTA, balipuspanews.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp5 triliun dengan target penerima kartu sebanyak 1,5 juta orang.

Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengapresiasi keberlanjutan program Kartu Prakerja ini.

“Sekarang pemerintah memutuskan untuk melanjutkan, ini inisiasi yang baik mengingat juga ini kembali pada tujuan awal untuk meningkatkan skill pekerja yang saya kira di beberapa studi menunjukan memang, skill pekerja kita masih relatif rendah sehingga perlu ditingkatkan agar siap masuk ke lapangan kerja,” kata Yusuf Rendy, Selasa (4/10/2022).

Terlebih, diproyeksikan tahun 2023, ‘awan gelap’ akan terjadi krisis yang tentu berimbas ke dalam negeri. Meski diakuinya Kartu Prakerja bukanlah program utama yang bisa mengubah awan gelap tersebut.

Baca Juga :  Cabor Muaythai Klungkung Sukses Raih Juara Umum di Ajang Porprov Bali 2022

“Tapi setidaknya memberikan modal, bantalan, terutama bagi yang membutuhkan, tidak hanya bantuan dalam bentuk skill untuk masuk ke lapangan kerja, tetapi juga bantalan dana yang mereka bisa gunakan sebagai konsumsi,” jelas Yusuf.

Kartu Prakerja tahun 2023 dibuat dengan skema normal. Pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp4,2 juta per individu dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Lebih lanjut, Yusuf menekankan, ada “PR” bagi pemerintah dalam program Kartu Pra Kerja ini. Yaitu tentang penyaluran tenaga kerja. Karena tidak semua industri punya kemampuan dan anggaran untuk mempersiapkan skill.

Baca Juga :  Semarak HUT ke-529 Kota Tabanan, Bupati Sanjaya Buka Pagelaran Seni Budaya Nusantara

“Bisa saja skill ini yang diambil alih perannya oleh pemerintah, dan para industri mempersiapkan lapangan kerjanya,” ucap Yusuf.

Tercatat pada tahun 2022, Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 3,46 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan total penerima sejak awal pelaksanaan program hingga mencapai 14,9 juta penerima.

Berdasarkan jumlah peserta tahun 2022 tersebut, sebanyak 53,6% diantaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pemulihan

Sementara itu, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini menilai dasar skema semi bansos pada Kartu Prakerja adalah karena pandemi. Saat pandemi, banyak masyararakat yang menggalami penurunan daya beli akibat terkena putus hubungan kerja (PHK).

Kartu Prakerja pun didesain sedemikian rupa untuk bisa meringankan beban masyarakat dan mempersiapkan angkatan kerja yang lebih mumpuni.

Baca Juga :  Pakai JKN, Semua Pelayanan di Rumah Sakit Berjalan Lancar Tanpa Biaya

“Kartu Prakerja selama ini diberikan dengan semi bansos karena pandemi. Harapannya, diberikan bantuan bisa mempertahankan daya beli yang ter-PKH, diberikan pelatihan supaya bisa meningkatkan skill-nya.

Supaya nanti ketika ekonomi sudah membaik, mereka bisa diserap industri dengan skill yang lebih baik dan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi,” ungkapnya.

Menurut Eisha, pemfokusan Kartu Prakerja kembali pada skema peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja dilandasi pertimbangan pemerintah terkait pandemi yang berangsur membaik dan perekonomian menunjukkan pemulihan.

“Dasarnya mungkin pemerintah ingin mengurangi karena mungkin asumsinya sekarang adalah di tahun 2022, ini kan perekonomian kita sudah mulai tumbuh. Orang sudah banyak kembali bekerja,” tegasnya.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan