Foto: (ist)
Foto: (ist)

JAKARTA, balipuspanews.com – Persoalan perihal upaya karantina untuk meredam laju penyebaran COVID-19 termasuk wacana yang kerap alami pertentangan.

Beberapa daerah mengetatkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), namun pemerintah pusat justru mewacanakan pelonggaran PSBB. Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan bahwa penerapan kebijakan di setiap daerah bahkan bisa berbeda-beda.

“Provinsi Jawa Tengah, sebagai contoh, belum menerapkan PSBB hingga hari ini,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kemarin.

Alih-alih PSBB, Ganjar menjelaskan bahwa pemda memprioritaskan pendidikan masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Meski demikian, ia menyadari persebaran penduduk massif seperti mudik ke wilayah Jawa Tengah dapat membawa gelombang infeksi.

“Oleh sebab itu, PSBB bisa diterapkan sebagai disinsentif supaya orang tidak mudik. Namun insentifnya adalah mendidik penduduk supaya mereka menjadi pahlawan dalam situasi ini,” ujar Ganjar dalam diskusi daring bertanjuk Kendali Penanganan COVID-19: Milik Pusat atau Daerah?.

Pernyataan serupa disampaikan oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah. Kabupaten Bojonegoro hingga hari ini belum melaksanakan PSBB dan, mengutip Anna, tidak akan menerapkannya lantaran penerapannya bukanlah hal mudah.

Sebagai gantinya, Pemerintah Kabupaten Bojonogero mengetatkan upaya pelacakan kasus. Hal itu diwujudkan melalui pembentukan gugus tugas daerah berbasis desa.

“Kami membuat tim gugus berbasis desa. Jadi melibatkan RT-RW sampai ke tingkat desa, dan kami juga menyiapkan shelter (untuk orang yang datang dari luar kota),” ujarnya.

Anna tidak menampik adanya penularan kasus di wilayah-wilayah rawan kerumunan seperti pasar di Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya, sumbangan kasus infeksi COVID-19 terbesar berasal dari Pasar Kota Bojonegoro. Namun, ia menegaskan setiap kali ditemukan kasus positif, gugus tugas daerah akan segera ditugaskan untuk memutus mata rantai.

Penulis/editor: Ivan Iskandaria