Pemerintah Siapkan Kebijakan Pengendalian Harga dan Ketersediaan Pangan

Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema 'Menjaga Stabilitas Harga dan Ketersedian Pangan', pada Senin (20/3/2023). (Foto: FMB9)
Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema 'Menjaga Stabilitas Harga dan Ketersedian Pangan', pada Senin (20/3/2023). (Foto: FMB9)

JAKARTA, balipuspanews.com – Pemerintah melakukan berbagai upaya serius dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan dalam negeri.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, ekonomi dalam negeri masih dibayangi ketidakpastian global.

“Kita masih menghadapi ketidakpastian dalam konteks ekonomi global. Sehingga kebijakan memperkuat ekonomi domestik maupun kebijakan-kebijakan lain menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan,” ucap Irawan Fery dalam dialog bertema ‘Menjaga Stabilitas Harga dan Ketersedian Pangan’, pada Senin (20/3/2023).

Dalam diskusi online yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) itu, Ferry menjelaskan, dalam memperkuat ketahanan ekonomi domestik ada dua indikator kunci yang dijaga secara serius oleh pemerintah. Antara lain, tingkat konsumsi masyarakat dan peningkatan investasi.

“Nah inflasi, ketahanan pangan, maupun beberapa komoditas pangan strategis, itu punya kaitan erat dengan konsumsi masyarakat. Jadi dengan kita jaga inflasi dan kebutahan pokok strategis, akan memberikan kepastian kepada masyarakat,” paparnya.

Baca Juga :  Badung Dukung Penerapan Pariwisata yang Tertib, Nyaman, dan Elegan

Ferry menambahkan, hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Jokowi. Dalam beberapa kesempatan Presiden menekankan pentingnya menjaga daya konsumsi masyarakat untuk menggerakan aktivitas ekonomi dalam negeri. Sebab ekonomi global masih disertai ketidakpastian.

Bansos hingga Kebijakan Pengendalian Inflasi

Selain bantuan dan perlindungan sosial kepada masyarakat terutama masyarakat ekonomi tingkat bawah, Kemenko Perekonomian juga melakukan berbagai orkestrasi kebijakan dalam upaya menjaga dan mengendalikan stabilitas harga dan ketersedian pangan.

Dia mencontoh untuk keterjangkauan harga, pihaknya melakukan stabilitasasi harga serta pengelolaan permintaan. Adapun untuk ketersediaan pasokan dilakukan penguatan produksi domestik, penguatan stok nasional, dan penguatan kelembagaan.

“Kita targetkan inflasi di tahun 2023 kembali ke awal yaitu 3,0+1% setelah mengalami kenaikan sekitar 5.0% di 2022. Ini butuh effort dan kerjasama terutama kalo kita lihat tantangan tadi yakni global masih uncertain, kemudian ada iklim dan cuaca, dan lain-lain,” ungkapnya.

Lebih jauh, Ferry mengimbau masyarakat untuk bijak dalam membelanjakan uangnya. Terutama dalam masa Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri.

Baca Juga :  Putu Parwata Hadiri Rapat Koordinasi Pariwisata Bali Menuju Bali Era Baru

Pihaknya, terang Ferry, mendorong Pemda di seluruh Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengimbau masyarakat untuk menerapkan konsep belanja bijak.

Ferry menambahkan, pemerintah memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam rangka memperkuat sektor pertanian maupun sektor terkait. Bahkan total APBN yang digelontorkan mencapai Rp104,2 triliun.

“Baik untuk pengembangan budidaya pertanian, infrastruktur, subsidi pupuk, DAK untuk pertanian mapun DAK lain termasuk dana desa yang kita alokasikan paling tidak 20% untuk program ketahanan pangan,” terangnya.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penguatan cadangan pangan baik melalui CBP (Cadangan Beras Pemerintah) dan CSHP (dana Cadangan Stabilisasi Harga Pangan-red). Tak hanya itu, pemerintah juga melibatkan sektor perbankan dalam membiayai aktivitas produksi para petani.

Gerakan Pasar Murah

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas Badan Pangan Nasional (Bapanas), Risfaheri menambahkan Bapanas sebagai lembaga pemerintah berperan sebagai regulator, sementara eksekutor di lapangan adalah Bulog dan BUMN pangan.

Baca Juga :  Gratis, PLN Segera Digitalisasi kWh Meter Pascabayar Mulai Juni

Menurutnya, saat ini pemerintah juga telah menggencarkan gerakan pasar murah di berbagai kabupaten dan kota. Selain itu, anggaran dalam hal ketahanan pangan juga dipeluas melalui APBN mau pun PBD.

“Kombinasi APBN dan APBD bisa semakin masif dan pengaruhnya semakin kuat,” tegasnya.

Risfaheri mengatakan dalam rangka menjaga harga dan ketersediaan pangan, sinergi antar instansi sangat diperlukan. Bapanas memastikan terus memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi untuk menjaga stabilitas harga pangan dan ketersediaannya.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, cadangan pangan cukup. Pemerintah sudah menghitung dengan sangat baik. Tidak hanya Ramadhan dan Idul Fitri, kita juga menghitung sampai akhir tahun. Yang terpenting bagi masyarakat, belanjalah dengan bijak sehingga tidak menghabiskan shock di pasar,” tegas Heri.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan