Pemerintah Tolak Kepengurusan Partai Demokrat Versi KLB Moeldoko

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (tengah) dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (31/3/2021). Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD (kanan)
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (tengah) dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (31/3/2021). Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD (kanan)

JAKARTA, balipuspanews.com – Pemerintah akhirnya memutuskan menolak permohonan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara yang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Alasannya, kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko dinilai gagal melengkapi sejumlah dokumen yang diminta. Dokumen yang diminta antara lain soal kepengurusan DPC dan DPD, hingga surat mandat.

“Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyarakatkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (31/3/2021).

Hadir dalam kesempatan itu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

“Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak,” tegas Yasonna.

Sebagaimana diketahui, Kemenkumham resmi mengonfirmasi telah menerima dokumen hasil KLB Partai Demorkat pada Senin (16/3/2021) lalu, atau sekitar dua pekan pasca KLB tersebut digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat (5/3/2021).

Beberapa hari kemudian, Menkumham Yasonna meminta kubu Moeldoko melengkapi berkas. Yasonna menyebut pihaknya belum bisa memproses hasil KLB Deli Serdang karena sejumlah dokumen belum masuk ke Kemenkumham.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan