Pemerintah Tolak Usulan Komisi II DPR agar Pegawai Honorer Dijadikan PNS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo. (Foto : Biro Pemberitaan DPR RI)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo. (Foto : Biro Pemberitaan DPR RI)

JAKARTA, balipuspanews.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menyatakan penolakannya terhadap usulan sejumlah anggota Komisi II DPR untuk mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Alasannya, skema yang diusulkan dalam pengangkatan honorer menjadi PNS bertentangan dengan PP 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS.

“PP 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, melarang pengangkatan CPNS melalui skema yang bertentangan dengan prinsip sistem merit,” kata Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/01/2021).

Tjahjo menjelaskan pemerintah tetap ingin pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS dan PPPK melalui penilaian obyektif berdasarkan kompetensi atau seleksi CPNS, bukan berdasarkan pengangkatan langsung dengan dengan kualifikasi sesuai kebutuhan instansi negara.

Sehingga, dia meminta agar penyelesaian tenaga honorer melalui pengangkatan menjadi PNS tidak dimasukkan kedalam revisi UU 5/2014 itu.

“Penyelesaian tenaga honorer tidak perlu dimasukkan undang-undang menurut pandangan pemerintah karena saat ini pemerintah berupaya menyelesaikan dengan skema PPPK,” tegasnya.

Dalam rapat yang berkembang Wakil Ketua Komisi II DPR, Syamsurizal, meminta semua pegawai honorer yang ditetapkan 15 Januari 2014 bisa langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui revisi UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Syamsurizal mengatakan tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah nonpegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja di instansi Pemerintahan secara terus menerus, serta diangkat berdasarkan keputusan yang dikeluarkan sampai 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan mempertimbangkan batas usia pensiun.

Menurut Syamsurizal, dalam revisi UU ASN yang merupakan usulan inisiatif DPR itu, pemerintah dapat membuat mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS melalui seleksi administrasi berupa verifikasi, dan validasi data surat keputusan pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya menjadi PNS dilakukan oleh Pemerintah pusat.

Anggota Komisi II DPR lainnya, Johan Budi SP mengusulkan Kemenpan RB mengangkat guru honor yang berusia di atas 35 tahun menjadi PNS.

“Mengenai Undang-undang Nomor 5 tahun 2014, saya ingin memberi saran-saran, dari penjelasan Pak Menteri PANRB tadi ada sekitar 1,3 juta tenaga guru yang akan diangkat. Saya mengusulkan bagaimana kalau tenaga itu juga memasukkan tenaga guru honorer yang usianya di atas 35 tahun,” kata mantan Juru Bicara KPK dan mantan Staf Khusus Presiden Joko Widodo ini.

Johan yang kini menjadi politisi PDI Perjuangan mengungkapkan ketika kunjungan ke daerah dirinya sering mendengar langsung dari tenaga kerja honorer yang sudah lama mengabdi sebagai guru. Parahnya, penghasilan mereka sangat minim.

Ia juga menyindir Kementerian PAN RB yang terkesan sangat lambat terkait guru honorer. Seharusnya, kata dia, persoalan honorer bisa selesai di tingkat Pemerintah, caranya mengubah UU ASN dan bisa dengan cepat mengakomodir persoalan ini.

Komisi II, kata Johan, konsen terhadap penyelesaian tenaga honorer melalui P3K atau melalui jalur khusus. Sebab, persoalan tersebut tak terselesaikan di era pemerintahan siapapun.

“Dari dulu Pak Menteri PANRB isi pernyataannya kok selalu sedang berupaya menyusun grand design. Kalau dari kalimat sedang berupaya menyusun grand design ini berarti baru rencana menyusun. Padahal ini kan sudah lama persoalannya,” jelas Johan yang juga mantan plt Wakil ketua KPK.

Penulis : Hardianto 

Editor : Oka Suryawan