Pemkab Buleleng Masuk Peringkat Sepuluh Besar Nasional MCP Korsupgah KPK Triwulan Dua 2020

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Buleleng I Made Suwitra Yadnya, Senin (19/10/2020)
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Buleleng I Made Suwitra Yadnya, Senin (19/10/2020)

BULELENG, balipuspanews.com – Proses audit kinerja telah diselesaikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Buleleng. Proses audit kinerja dilakukan sangat cepat oleh Inspektorat.

Dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng kemudian berhasil meraih peringkat delapan secara nasional dalam pelaporan di aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) Program Koordinasi, Supervisi, Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI area intervensi pengadaan barang dan jasa.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Buleleng I Made Suwitra Yadnya mengungkapkan raihan ini meningkat pesat dari raihan pada triwulan satu tahun 2020. Peringkat ini bisa diraih salah satunya karena audit kinerja telah diselesaikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Buleleng. Proses audit kinerja dilakukan sangat cepat oleh Inspektorat. Sehingga poin audit kinerja bisa dipenuhi dalam MCP Korsupgah KPK RI triwulan dua tahun 2020 ini.

“Audit kinerja tersebut bisa menunjang peringkat Kabupaten Buleleng di tingkat nasional,” ungkapnya, Senin (19/10/2020).

Selanjutnya dijelaskan lebih jauh pada triwulan pertama, Kabupaten Buleleng tidak masuk dalam sepuluh besar nasional. Dalam setipa pemeringkatan, yang terlihat hanya sepuluh besar nasional.

Pada triwulan pertama, Buleleng hanya masuk peringkat pada tingkat Provinsi Bali saja. Audit Kinerja yang sudah maksimal pada triwulan kedua ini sangat membantu peningkatan peringkat dari Kabupaten Buleleng secara nasional pada area intervensi pengadaan barang dan jasa. Selain itu, pembenahan pada tupoksi kaji ulang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan laporan kinerja penyedia.

“Oleh karena itu, pada triwulan kedua kita maksimalkan. Dan untuk kinerja penyedia, kita siapkan aplikasi di portal LPSE untuk pelaporan kinerja penyedia oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket pekerjaan,” jelasnya.

Tak hanya itu saat disinggung mengenai pengadaan pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa, pihaknya memaparkan bahwa awal Januari 2021 sudah harus terpenuhi. Hal ini berdasarkan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 bahwa yang mengadakan pengadaan barang dan jasa harus pejabat fungsional.

Sesuai dengan usulan, sebanyak 20 orang pejabat fungsional barang dan jasa sudah diajukan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) pada tahap awal. Sesuai dengan Analisis Jabatan (ANjab) jumlah ideal yang diperlukan berjumlah 70 orang.

“Karena pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa tidak hanya dibutuhkan dalam pokja pengadaan di BPBJ saja. Melainkan juga layanan pengadaan barang dan jasadi masing-masing instansi,” pungkasnya.

Penulis : Nyoman Darma

Editor : Oka Suryawan