Pendapatan Pariwisata Badung Turun 85 Persen, Dewan Minta Eksekutif Berjuang Dapatkan Dana Pusat

Wakil Ketua I DPRD Badung I Wayan Suyasa
Wakil Ketua I DPRD Badung I Wayan Suyasa

BADUNG, balipuspanews.com – Turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung akibat pandemi Covid-19 yang cukup signifikan mengancam program yang telah dirancang dalam APBD 2021. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Badung I Wayan Suyasa menyarankan agar dalam APBD perubahan dirancang sesuai dengan fakta di lapangan.

Kepada awak media, Rabu (19/5/2021), politikus Golkar asal Penarungan, Mengwi ini menyebutkan, saat kondisi pariwisata normal pendapatan perbulan Pemkab Badung berkisaran Rp 250 miliar sampai Rp 300 miliar. Sedangkan saat pandemi covid sekarang pendapatan hanya Rp 50 miliar perbulan.

Menurutnya, sektor pariwisata yang sebelumnya menyumbang pendapatan tertinggi untuk Badung, kini hampir tidak ada lagi karena Covid-19 yang tidak hanya berskala lokal namun internasional.

Baca Juga :  Kembangkan Sektor Pariwisata di Desa, Bupati Tekankan Soal Kolaborasi

“87 persen pendapatan Badung sebelumnya berasal dari pariwisata khususnya Pajak Hotel dan Restoran. Melihat sekarang pandemi menyerang, pendapatan itu berkurang hingga 85 persen,” terangnya.

Melihat keterbatasan ini, pihaknya menyampaikan ada dua hal yang harus dilakukan Badung sekarang. Yang pertama melakukan kegiatan sesuai skala prioritas sehingga mengesampingkan terlebih dahulu program-program yang bukan skala prioritas. Serta yang kedua adalah berjuang untuk mendapatkan dana tambahan dari pusat.

“Untuk skala prioritas sendiri Badung sebaiknya menempatkan gaji ASN (Aparatur Sipil Negara) yang di dalamnya terdapat PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga kontrak sebagai skala prioritas pertama, yang kedua kepada pendidikan minimal 20 persen dialokasikan dan kepada kesehatan minimal 10 persen,” sebut Suyasa.

Baca Juga :  Sekda Wisnu Wijaya Pimpin Peringatan HUT Provinsi Bali

Kemudian, Suyasa menyampaikan Pemerintah Badung seharusnya transparan kepada masyarakat bahwa ada beberapa program (seperti bantuan biaya upakara, tunjangan kematian, dan lain-lain) belum bisa kembali terlaksana seperti sebelum pandemi. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui kebenaran yang ada di pemerintahan.

Selain menjalankan skala prioritas, Badung menurut Suyasa sebaiknya memperjuangkan dana dari pusat karena PAD yang kini kecil.

“Jika memang PAD kecil, celah fiskal Badung menjadi positif. Karena itu, Pemerintah Pusat memiliki dasar untuk menaikkan dana perimbangan ke Badung  baik berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana-dana lainnya,” sebutnya.

Ketua DPD II Golkar Badung ini menyampaikan, bahwa pemerintahan Kabupaten Badung harus berani merancang APBD dan APBD Perubahan sesuai dengan fakta di lapangan. Jika Badung tetap menampilkan APBD tinggi apalagi di atas 4 triliun rupiah, menurutnya celah fiskal Badung masih tetap negatif.

Baca Juga :  Koalisi Parpol akan Terus Dinamis Saat Penentuan Capres-Cawapres

“Kalau begini akan sulit untuk Badung bisa memperoleh tambahan dana pusat,” terangnya.

Penulis : Ayu Diah

Editor : Oka Suryawan