Kamis, Juni 20, 2024
BerandaBulelengPenerapan Peraturan Daerah Dinilai Kurang Optimal, Dewan Sentil Pemda Buleleng

Penerapan Peraturan Daerah Dinilai Kurang Optimal, Dewan Sentil Pemda Buleleng

BULELENG, balipuspanews.com – DPRD Kabupaten Buleleng kembali menyentil Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buleleng soal kurang optimalnya penerapan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang berkaitan dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda).

Sentilan tersebut dilontarkan langsung dewan Buleleng saat rapat pembahasan Ranperda dimasa sidang II antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Buleleng dengan Pemda yang berlangsung di Ruang Komisi III gedung DPRD Buleleng, Rabu (20/3/2024).

Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna ditemui usai rapat mengatakan bahwa masih banyaknya penerapan baik dari sisi penegakan Perda maupun pelaksanaan program dan kegiatan turunan dari Perda terkait yang dinilai pihaknya masih belum optimal dilaksanakan oleh Pemda selaku eksekutor dari setiap regulasi daerah yang ada.

“Jadi tadi rapat bersama Bapemperda serta Bagian Hukum dan Pemerintahan kembali kami meminta ataupun mengingatkan bagaimana ke depan supaya perda yang sudah ada dioptimalkan dulu, karena kami masih melihat banyak peraturan-peraturan daerah yang belum bisa ditindak lanjuti dengan baik,” tegas dia.

BACA :  Diduga Korsleting Listrik, Ruko Lantai 3 di Kuta Kebakaran

Supriatna mencontohkan terkait dengan penegakan peraturan yang dilakukan oleh Satpol-PP terhadap para pedagang bermobil tempo hari yang dinilai sudah sesuai dengan aturan. Namun disisi lain ditempat yang sama masih terdapat penempatan kontainer sampah yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Bahkan sampai sekarang belum ada tindaklanjut instansi yang berwenang. Selain masalah tersebut Supriatna juga menyinggung soal keberadaan toko modern berjejaring yang menurut dia masih perlu dilakukan penataan dan penertiban

“Dari sisi aturan sudah jelas disebutkan bahwa jarak toko modern dengan pasar tradisional minimal 500 meter dan jarak antar toko modern minimal 250 meter, tapi nyatanya di lapangan teman-teman bisa liat sendiri,” imbuh dia.

Dari dua permasalahan yang dijelaskan masih perlu pengoptimalan, politisi asal Desa Tejakula ini meminta agar pemangku kepentingan memperhatikan dengan serius agar tidak terkesan adanya pembiaran terhadap hal-hal yang sudah tidak sesuai menurut peraturan daerah itu sendiri.

Dengan demikian dirinya berharap adanya evaluasi dan revisi terhadap peraturan tersebut. Kemudian dirinya juga menanggapi terkait dengan peraturan diluar kewenangan Pemda dalam hal kerjasama dengan pihak ketiga yang menurut dia semestinya DPRD dilibatkan untuk sekedar mengetahui sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berjalan di lapangan.

BACA :  Momen Idul Adha, Menko PMK Ajak Seluruh Pegawai Kemenko PMK Perkuat Silaturahmi

“Jadi suatu saat manakala terdapat permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat kami selaku lembaga control mengetahui duduk persoalannya yang terjadi,” tandasnya.

Penulis : Nyoman Darma 

Editor : Oka Suryawan 

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -

Most Popular