Rapat kordinasi (Rakor) sinergitas pengembangan usaha perhutanan sosial di desa Pemaron, Kecamatan/Kabupaten Buleleleng, Kamis (11/7).

SINGARAJA, balipuspanews.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, memberikan peluang pada desa adat untuk mengelola hutan adat. Konsep pengelolaan hutan adat itu sudah dilakukan di Desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem. Pengelolaan hutan oleh komunitas adat, diyakini bisa memberikan dampak positif bagi pelestarian dan pelindungan hutan.

 

Hal itu diungkapkan Sekretaris Direktorat (Sekdit) Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Sesditjen PSKL) KLHK RI, Apik Karyana ditemui di saat acara rapat kordinasi (Rakor) sinergitas pengembangan usaha perhutanan sosial di desa Pemaron, Kecamatan/Kabupaten Buleleleng, Kamis (11/7).

Kehadiran Sekdit Apik di Rakor tersebut bertujuan untuk memberikan masukan terkait tata kelola hutan desa di Kabupaten Buleleng, yang dihadiri pemangku kebijakan lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng.

Sekdit Apik mengungkapkan, Bali memiliki modal sosial dan ikatan sosial yang sangat kuat. Terutama di desa adat. Selain itu, budaya serta aturan hukum adat yang diterapkan di komunitas adat, mampu mengikat masyarakat sangat kuat. Dengan modal-modal tersebut, desa adat sangat berpeluang mengelola hutan adat.

Menurutnya ada lima skema pengelolaan perhutanan sosial. Diantaranya hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat.

“Modal budaya dan ikatan sosial ini sangat bagus bila masyarakat adat ingin mengelola hutan adat. Contohnya, yang sudah jalan itu di Desa Tenganan. Jadi masyarakat adat bisa mengembangkan dan mengintegerasikan nilai-nilai adat yang terkandung di dalamnya,” ungkap Sekdit Apik.

Imbuh dia, apabila desa adat hendak mengelola hutan adat, KLHK meminta agar pemerintah daerah segera mengurus peraturan daerah (perda). Perda itu mencakup kepastian keberadaan masyarakat adat, bentuk desa adat, serta aturan-aturan adat yang ada di dalamnya.

“Apalagi kalau ada pura di dalamnya. Itu boleh diajukan dikelola sebagai hutan adat. Dengan catatan, fungsinya tidak diubah. Kalau selama ini fungsinya konservasi, harus tetap konservasi. Kalau hutan lindung, tetap jadi hutan lindung. Kalau dari awal hutan produksi, silahkan digunakan untuk produksi,” terangnya.

Sementara itu, Ahmad S. Fauzi selaku Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan wilayah Jawa-Bali-Nusra mengatakan pihaknya saat ini fokus melakukan pengelolaan hutan desa di Kecamatan Sukasada.

Khusus di Kecamatan Sukasada sebut Fauzi, ada enam (6) hutan desa yang sudah mengantongi ijin. Nah, enam hutan desa telah mengantongi ijin akan dikelola secara lanscape dengan konsep nyegara gunung itu meliputi, hutan desa Wanagiri, Selat, Ambengan, Sambangan, Panji dan desa Panji Anom,

“Konsep nyegara gunung itu, pengelolaan hutan desa dari hulu ke hilir. Hulu mulai dari pengelolaan mata air, dan hilir sektor pengeloaan bisnis melalui BumDes di masing-masing desa. Kami ingin seluruh stakeholder mendukung program pengelolaan hutan desa ini,” tutupnya.