sewa motor matic murah dibali

SINGARAJA, balipuspanews.com — Komisi II DPRD Buleleng menggelar rapat dengar pendapat di Ruang Komisi II. Dalam rapat itu Komisi II mengundang Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Perkitma) Buleleng, Bagian Layanan Pengadaan Setda Buleleng, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Buleleng, termasuk mengundang Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Buleleng.

Dalam rapat, kinerja konsultan pengawas jadi sorotan. Dewan meminta konsultan tidak “cuci tangan” terkait molornya proyek RTH Bung Karno Tahap III. Terlebih konsultan pengawas dituding hanya sebatas melaksanakan pengawasan terhadap dokumen. Tak pelak, pengawasan terhadap proyek milik pemerintah pun terkesan tidak optimal.

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Perkimta Buleleng, Ni Komang Surattini memaparkan dari hasil perhitungan dan pengecekan di lapangan bersama TP4D, APIP dan BPKP, pihaknya mengantongi total progres pembangunan RTH Bung Karno tahap III sebesar 74,932 persen.

Rinciannya pemasangan patung baru 63,93 persen, relief 55,65 persen, pemasangan patung singa 85,72 persen, dan pembuatan prasasti 100 persen. Progres itu diperoleh Dinas Perkimta Buleleng setelah melakukan penghitungan secara rinci bersama sejumlah pihak.

Selanjutnya Perkimta sebut Surattini akan membuat kajian terkait kebutuhan anggarannya untuk kelanjutan pembangunan RTH yang berlokaso di Kelurahan Sukasada tersebut.

“Nanti kami akan konsultasikan ke LKPP Pusat. Terkait sisa pembayaran, kami baru membayar kepada rekanan sekitar 49 persen dari progres sebesar 74,93 persen dengan total nilai kontrak sekitar Rp 5,49 miliar.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa mengatakan dari hasil evaluasi yang dilakukan penyebab proyek tersebut tidak bisa dituntaskan sesuai perjanjian kontrak, lantaran rekanan pelaksana proyek mengalami kesulitan finansial. Selain Mangku menuding jika peran dan taggungjawab konsultan pengawas dan supervisi tidak optimal. Bahkan terkesan “cuci tangan” lantaran sebatas mengawasi dokumen saja.

“Ini mendandakan lemahnya pengawasan. Kedepan juga perlu dilakukan evaluasi terhadap para konsultan jangan sampai hanya mengawasi dokumen saja. Tetapi faktanya di lapangan terabaikan,” ujar Mangku.

Pihaknya pun berharap kedepan perpanjangan waktu pengerjaan proyek dan pemutusan kontrak terhadap rekanan tidak terjadi lagi.

Mangku berharap, kedepan Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Setda Buleleng melakukan audit finansial terhadap rekanan kategori menengah ke atas sebelum mengerjakan proyek.

”Untuk tahun 2019 regulasi sudah membolehkan melakukan audit finansial. Harapannya BLP harus menjadikan ini sebagai perhatian khusus dan mutlak dilakukan, untuk mengetahui kekuatan finansialnya.

TINGGALKAN PESAN

Please enter your comment!
Please enter your name here