Penting, Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangannya atas Kinerja Lembaga Tinggi Negara di ST MPR

diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema
diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema "Akuntabilitas Laporan Kinerja Lembaga Negara melalui Sidang Tahunan MPR" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2020).

JAKARTA, balipuspanews.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI masih terus mencari format ideal Sidang Tahunan Sidang Tahunan (ST) MPR RI agar sidang lembaga tinggi negara ini tidak dianggap hanya sebagai seremonial tetapi memberi dampak positif bagi penyelenggaraan ketatanegaraan.

Salah satu perbaikan sidang untuk menemukan format ideal tersebut adalah memberi kepada fraksi-fraksi MPR RI menyampaikan pandangan fraksi masing-masing atas kinerja lembaga tinggi negara yang ada. Hal itu dinilai penting agar ST MPR dapat memberi dampak positif bagi perbaikan lembaga tinggi negara.

Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema “Akuntabilitas Laporan Kinerja Lembaga Negara melalui Sidang Tahunan MPR” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2020).

“Ada masukan yaitu penyampaian fraksi-fraksi terkait kinerja MPR itu sendiri. Saya kira itu bagian yang tidak terpisahkan dari inovasi sidang tahunan ke depan, sehingga makna dari sidang tahunan itu betul akan bisa dirasakan oleh masyarakat tidak terjebak pada konvensi yang seremonial,” ucap Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR RI, Muhammad Arwani Thomafi.

Sejauh ini, pandangan umum masing-masing fraksi sudah diterapkan dalam sidang paripurna DPR RI dalam memutuskan sejumlah perkara berkaitan dengan tiga fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Namun, pandangan fraksi di DPR hanya sebatas di lingkup penyelenggaraan lembaga eksekutif atau pemerintahan yang dijalankan Presiden.

Sementara untuk pandangan fraksi MPR catatan-catatan yang diberikan fraksi tidak hanya sebatas kinerja lembaga presiden tetapi juga lembaga tinggi negara lainnya antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), termasuk juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Menurut Arwani, dengan pandangan masing-masing fraksi MPR diharapkan ada nilai-nilai yang bisa dirasakan oleh masyarakat untuk perbaikan kinerja lembaga tinggi negara pada akhirnya bagi publik.

Dengan demikian, para pimpinan lembaga tinggi negara duduk bersama saling menyampaikan pandangannya menyampaikan kinerja dan prestasinya.

“Jadi harus ada hal-hal yang didengar oleh para pimpinan lembaga tinggi negara,” kata Arwani yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Lebih jauh, dengan forum bersama itu diharapkan ada upaya menunjukkan bahwa semua memiliki keinginan memberi keterbukaan informasi kepada publik juga memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat.

Soal adanya keterbatasan dari sisi waktu dianggap akan memakan waktu lama, juga dari sisi banyaknya peserta yan hadir, Arwani mengatakan persoalan itu bisa diatasi dengan pengaturan misalnya penggunaan digitalisasi melalui rapat virtual.

“Dengan tetap melakukan protokol tetap hadir dan mungkin bisa di tempat lain, mungkin di gedung yang lain, di pasang layar sehingga masyarakat tahu para anggota MPR ini juga hadir di Jakarta, para anggota MPR semuanya hadir,” ujarnya.

Senada, pembicara lainnya Wakil Ketua MPR RI Muhammad Hidayat Nur Wahid mengatakan pelibatan fraksi-fraksi MPR RI dalam memberikan catatan terhadap kinerja lembaga tinggi negara bisa dilakukan. Namun, catatan MPR RI tersebut bukan sebagai laporan pertanggungjawaban, karena MPR RI bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara.

“Masing-masing fraksi MPR RI akan memberikan laporan kinerja sekaligus catatan bagi lembaga tinggi negara (Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY) dan laporan fraksi-fraksi itu dikompilasi sebagai laporan kinerja MPR RI. Hanya saja itu bukan laporan pertanggungjawaban untuk pemerintah, karena MPR RI tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara,” tegas Hidayat Nur Wahid.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan laporan kinerja MPR RI tersebut bukan untuk menolak atau menerima laporan kinerja pemerintah atau presiden.

“Kalau pertanggungjawaban presiden itu nuansanya bahwa MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara, dan presiden sebagai mandataris MPR,” jelas Hidayat.

Selain itu MPR RI juga tidak memberi penilaian terhadap kinerja semua lembaga tinggi negara tersebut. Hanya saja kalau ada saran, kritik dan masukan untuk semua lembaga tinggi negara tersebut dipersilakan. Hal itu, karena semuanya bertanggung kepada rakyat dan rakyat menyaksikan langsung laporan kinerja tersebut.

“Silakan kritik dan beri masukan untuk perbaikan ke depan,” tegasnya.

Penulis/Editor : Hardianto/Oka Suryawan