JAKARTA, balipuspanews.com – Kemajuan suatu bangsa tentu saja tidak terlepas dari kepedulian warga negaranya dalam upaya terciptanya kelestarian budaya di negara tersebut.
Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, bahasa dan kearifan lokal yang lahir dari cipta rasa dan karya nenek moyang sejak ratusan tahun yang lalu sejatinya memiliki suatu sistem pelestarian agar tidak punah ditelan zaman. Sistem tersebut juga ditopang oleh keberadaan dan peran pelaku budaya yang memiliki perhatian dalam menjaga warisan budaya leluhur.
“Pentingnya pembinaan terhadap pelaku budaya adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus pemajuan kebudayaan, khususnya pelestarian. Salah satu upaya pembinaan yang dapat dilakukan oleh negara adalah dengan memberikan penghargaan atau apresiasi pada pihak-pihak baik individu maupun kelompok yang dinilai memiliki
kontribusi nyata serta diakui oleh negara bahkan di kancah internasional,” kata Dirjen Kebudayaan-Kemendikbudristek, Hilmar Farid, Kamis (25/11).
Salah satu penghargaan yang diberikan pemerintah adalah Gelar Tanda Kehormatan dari Presiden RI yang didalamnya terdiri dari 3 jenis penghargaan yaitu Bintang Mahaputera, Bintang Budaya Paramadharma dan Satyalancana Kebudayaan.
Adapun dasar hukum dari penghargaan ini adalah UU Nomor 20 Tahun 2009, PP Nomor 1 Tahun 2010 dan PP
Nomor 35 Tahun 2010 dan tentu saja dengan lahirnya UU Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017 yang memperkuat langka konkrit pemerintah dalam upaya menciptakan payung hukum dalam memajukan kebudayaan Indonesia.
Hilmar menjelaskan, adapun tujuan dari Pemberian Gelar Tanda Kehormatan dari Presiden secara khusus merujuk pada Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2009 yakni untuk menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara;
menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara; serta menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.
Dari beberapa usulan Kemendikbudristek pada tahun 2021, Sekretariat Militer Presiden melalui Dewan Gelar dan Tanda Jasa berhasil meloloskan empat orang penerima Gelar Tanda Kehormatan dari Presiden RI, yaitu: Satu orang penerima Bintang Budaya Paramadharma atas nama (Alm.) Bapak Kusumokesowo dan satu orang penerima Bintang Jasa Utama atas nama (Alm.) Bapak Rusdi Sufi. Kedua penerima ini telah dilakukan penyerahan Penghargaan oleh Presiden RI pada tanggal 12 Agustus 2021 di Istana Negara. Selanjutnya dua penerima jenis Satyalancana Kebudayaan, yaitu:
1. H. Dedi Mulyadi, S.H. atas jasa beliau yang diantaranya berhasil menata
pembangunan berbasis kearifan lokal melalui pembangunan Taman Air Mancur
Sri Baduga Maharaja, Bale Panyawangan Diorama Sunda, Indung Rahayu,
wayang nusantara, Taju Gede Cilodong, dan membangun sekolah kahuripan
padjajaran.
2. Drs. H. Rd. Sanny Wijaya Nata Kusumah atas jasa beliau yang diantaranya
berhasil mendirikan perguruan pencak silat dan lingkung seni padjajaran,
mendirikan 20 cabang perguruan pencak silat padjajaran di seluruh nusantara
serta dua cabang di mancanegara yaitu Belanda dan Singapura.
Kedua penerima penghargaan, pada hari ini telah dilakukan penyematan Lencana
Satyalancana Kebudayaan serta penyerahan Piagam Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tepat pada momentum Upacara hari Guru Nasional tanggal 25 November 2021 bertempat di
Halaman Gedung A Kompleks Kemendikbudristek RI.
Selanjutnya setelah penyerahan penghargaan oleh Mendikbudristek, para penerima juga akan diundang oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Ditjen Kebudayaan, Kemendikbudristek untuk menerima Plakat, Pin Emas serta Dana Apresiasi. Momen penyerahan dilakukan pada Hari Guru Nasional dengan filosofi bahwa guru merupakan suri tauladan bagi murid-muridnya.
Penulis/editor: Ivan Iskandaria.
