Penyaluran Dana Stimulus Covid-19 Disebut Ada Aroma Politis, Koster : Tidak Ada Intervensi Politis

Gubernur Bali Wayan Koster saat membacakan jawabannya terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap sejumlah Ranperda, pada Rapat Paripurna DPRD Bali, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Jumat (14/8/2020).
Gubernur Bali Wayan Koster saat membacakan jawabannya terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap sejumlah Ranperda, pada Rapat Paripurna DPRD Bali, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Jumat (14/8/2020).

DENPASAR, balipuspnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali mengadakan Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 yang dilaksanakan bertepatan dengan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali Peringatan Hari Jadi Provinsi Bali ke-62.

Pada rapat yang beragendakan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi terkait pengajuan 3 Raperda tersebut digelar di Gedung DPRD Provinsi Bali, Jumat (14/8/2020).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster membantah adanya intervensi politik dalam penyaluran bantuan stimulus usaha (BSU) kepada koperasi, Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi terdampak pandemi Covid-19.

Hal itu ia ditegaskan untuk menjawab pandangan umum fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bali.

Koster menambahkan, penyaluran BSU sudah tepat sasaran, melalui pendataan dan verifikasi yang obyektif.

“Pemberian bantuan stimulus kepada Koperasi, IKM dan UMKM telah dilaksanakan melalui pendataan dan verifikasi obyektif yang melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga jauh dari intervensi kepentingan politis,” katanya menegaskan.

Pada Senin (10/8/2020) lalu, Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bali dalam pandangan umumnya terhadap Ranperda Perubahan APBD 2020, mencium aroma politis penyaluran BSU tersebut.

Menurut Fraksi Demokrat, penyaluran tersebut hendaknya murni dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan tidak ada muatan politik.

“Sehingga yang menerima bantuan benar-benar tepat sasaran, sesuai dengan data dan fakta lapangan dan berkeadilan. Tidak seperti apa yang saat ini terjadi dimana tercium bau tidak sedap bahwa berdasarkan pengaduan masyarakat penerima bantuan hanya dari kalangan dan atau kelompok tertentu saja,” jelas Juru Bicara Fraksi Demokrat I Komang Wirawan saat membacakan Pandangan Umum fraksinya.

Sementara itu, Fraksi Golkar juga menyampaikan hal senada, yang menyebutkan bahwa program stimulus kepada masyarakat seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), BST (Bantuan Sosial Tunai), dan BSU, dalam pelaksanaannya banyak terdapat keluhan tentang kelayakan masyarakat yang berhak menerima.

Menurut pihaknya, akurasi data sangat penting dalam penyaluran bantuan itu agar tepat sasaran.

“Masih banyak keluhan tentang sistem penyalurannya melalui mekanisme yang kurang akurat dan terkesan pemberian stimulus melalui pendekatan politis,” tegas I Ketut Suwandhi, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Golkar.

Sebelumnya, untuk diketahui, ada Rp756 Miliar hasil realokasi APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan dampak Covid-19.

Penggunaan dana itu termasuk untuk BSU kepada koperasi, IKM dan UMKM di Pulau Dewata.

Penulis : Ni Kadek Rika Riyanti

Editor : Oka Suryawan