Sosialisasi Dana Transfer ke Desa tahun 2020.

SINGARAJA, balipuspanews.com — Puluhan Perbekel terpilih bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Buleleng mengikuti kegiatan sosialisasi Dana Transfer ke Desa yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng di Gedung Laksmi Graha, Jumat (21/11).

 

 

 

 

Sosialisasi ini diberikan untuk menyampaikan kebijakan alokasi dana desa (DD), termasuk pelaksanaan dan pengawasan Dana Transfer Desa di tahun 2020 di seluruh desa se-Kabupaten Buleleng. Mengingat kemampuan anggaran keuangan yang cukup besar dimiliki oleh desa saat ini, utamanya dari sumber Dana Transfer ke Desa.

 

 

 

Asisten Administrasi Umum Setda Buleleng, Drs. Gede Suyasa sebelum membuka sosialisasi mengatakan bahwa perlu dilakukan perencanaan program kegiatan dan belanja desa secara cermat sesuai dengan permasalahan, kebutuhan, potensi desa dan kebijakan-kebijakan terkait dengan penggunaan dana transfer tersebut.

 

 

 

“Dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa, sangat dibutuhkan pula penyusunan perencanaan kebijakan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) yang selaras dengan kebijkan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng,” katanya.

 

 

 

 

Rencana kerja Pemkab Buleleng tahun 2020 mengusung tema Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Guna Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Pertanian dan Penanggulangan Kemiskinan.

 

 

 

“Saya berharap seluruh rencana kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng dapat berpedoman pada tema tersebut. Sehingga akan terwujud sinergitas pelaksanaan pembangunan secara selaras dan terpadu,” imbuhnya.

 

 

 

Mantan Kadis Disdikpora Buleleng ini mengingatkan, kepada para Perbekel dan seluruh stakeholder masyarakat desa, utamanya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa agar senantiasa dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

“Satu rupiah pun uang Pemdes harus dapat dipertanggung jawabkan dengan baik dan benar. Hal ini untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat berbuntut panjang dengan sanksi hukum,” harapnya.

 

 

 

Sementara, Kadis PMD Buleleng, I Made Subur, SH mengatakan, untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan pemerintah pusat, tentunya harus dibangun satu pemahaman yang sama. Satu hati dalam membangun Buleleng dan harus bersinergi.

 

 

 

“Jangan sampai Pemdes berjalan sendiri, dan perlu diingat kepada seluruh Perbekel bahwa Kejaksaan Negeri (Kajari) Buleleng selalu mandampingi dan mengawal Pemda dan Pemdes khususnya dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana MoU pada Program Jaksa Jaga Desa yang telah disepakati,” terang Kadis Subur.

 

 

 

Mantan Kalak BPBD Buleleng itupun menghimbau agar para Perbekel tidak merasa ragu apalagi takut datang berkonsultasi dengan aparat penegak hukum, khususnya Kajari Buleleng.

 

 

 

“Tetapi, saya percaya bahwa para Perbekel dapat melaksanakan tatakelola keuangan desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada,” ungkapnya.

 

 

 

Imbuh Kadis Subur, terdapat perubahan formulasi yang dihitung oleh Kementerian Keuangan yang sebelumnya 72 menjadi 69 hingga terjadi penurunan terhadap alokasi dasar.

 

 

 

“Tetapi ada peningkatan dari pemberian prestasi kerja Pemdes salah satunya penyusunan APBD diberikan 1,5 persen,” tutupnya.