Sabtu, Mei 18, 2024
BerandaDenpasarPerda Inisiatif Dewan Bali, "Rental" Berbadan Hukum Bebas Pajak Progresif

Perda Inisiatif Dewan Bali, “Rental” Berbadan Hukum Bebas Pajak Progresif

DENPASAR, balipuspanews.com – Dipastikan kendaraan Rental atau sewa menyewa yang berbadan hukum tidak kena pajak progresif, hal ini menyusul adanya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Bali tentang perubahan ketiga peraturan daerah bernomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah.

“Ya tadi sempat dibicarakan mobil sewaan kendaraan umum dikecualikan yang berbadan hukum baik itu PT dan CV bebas progresif, sedangkan untuk kendaran pribadi tetap kena juga, ” kata Angota Komisi II DPRD Provinsi Bali, I Gde Kusuma Putra usai pembahasan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan ketiga peraturan daerah bernomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah di Ruang Banmus, lantai III DPRD Provinsi Bali.

Menurutnya, secara umum pada rapat yang di hadiri Badan Pendapatan Daerah, Inspektotat, tim ahli serta pihak terkait lainnya itu membahas tiga pokok persoalan yang pertama membahas soal legal draftingnya,

“Astungkara legal draftingnya sudah sesuai serta mengacu pada UU no 8 tahun 2012 tentang pembentukan perutaran perundang-undangan,” jelasnya.

Kedua masalah konsideran atau pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan, peraturan dan lain sebagainya masih menjadi pekerjaaan rumah bagi tim ahli karena dalam konsideran itu mesti mencakup philospinya yang menjadi pakem konsideran.

BACA :  Distan Denpasar Gencarkan Vaksin Rabies dan Sterilisasi Anjing Liar di Kelurahan Serangan

Kemudian pada pembahasan ketiga tentang materi perubahan sebetulnya dasar perubahan ada 8 ketentuan yang dirubah, cuman bicara pasal 12 pasal yang harus ada revisi dari 52 pasal .

Dalam materi itu dulunya tertuang kalau tarif progresif kepemilikan kedua sebesar 3 persen, ketiga 4 persen, kemudian keempat 5 persen. Nah yang sekarang dirubah menjadi kepemilikan kedua 3 persen, kemudian keempat menjadi 4, 5, kemudian kepemilikan ke lima menjadi 6 persen selanjutnya menjadi , 7,5 persen.

“Dengan perubahan ini terjadi ekuivalen dari kepemilikan kedua dan selanjutnya yakni sebesar 1, 5 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, I Made Santha ketika diminta keterangan soal kekhawatiran penurunan pembayaran pajak progresif lantaran banyak kendaraan pribadi yang berlomba lomba membuat badan hukum , Santha mengaku bukan kewenangannya menjawab karena menjadi kewenangan Dinas Perhubungan.

Yang jelas sampai saat ini jumlah kendaraan di bali sebanyak 3,2 juta, secara keseluruhan roda angkutan umum berjumlah 500 ribu.

“Hanya 1, 8 persen kendaraan umum di Bali jadi relatif masih sangat kecil bebas progresif” jelasnya. (art/bpn/tim)

BACA :  XL Axiata Siapkan Jaringan Berkualitas dan Body Worn Camera saat WWF
RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -
TS Poll - Loading poll ...

Most Popular