Rabu, Oktober 21, 2020
Beranda Bali Denpasar Pergub 46/2020, Denda 100 Ribu bagi Warga Tak Gunakan Masker

Pergub 46/2020, Denda 100 Ribu bagi Warga Tak Gunakan Masker

DENPASAR, balipuspanews.com – Pemerintah Provinsi Bali akan memberlakukan sistem denda administratif sebesar 100 ribu bagi warga yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

Hal ini terkuak saat Gubernur Bali Wayan Koster menggelar jumpa pers peluncuran Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagi upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam tatanan kehidupan era baru, Denpasar, Rabu (26/8) di rumah jabatan Gubernur Jaya Sabha.

“Pergub ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 yang bertujuan peningkatan disiplin dan penegakan
Hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19,” jelasnya.

Disamping itu, Pergub ini juga menggunakan dasar pertimbangan sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan
Penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah.

Pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dilaksanakan pada 15 (lima belas) sektor kegiatan antara lain pelayanan publik, transportasi, adat dan agama, seni dan budaya, pertanian, perikanan, dan
kehutanan, perdagangan, lembaga keuangan bank dan non bank, kesehatan, jasa dan konstruksi, pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup, sosial, fasilitas umum, ketertiban, keamanan, dan ketentraman, pendidikan/institusi
pendidikan lainnya, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata.

Pemangku kepentingan yang menjadi subjek pengaturan, meliputi perorangan dan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum.

Pada subjek perorangan meliputi orang yang melakukan perjalanan dan/atau berkegiatan ke Bali, antar kabupaten/kota di Bali dan/atau di tempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Sementara untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum meliputi orang perorangan, kelompok, atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk jangka waktu tertentu.

Pada intinya dalam Pergub 46/2020 ini mewajibkan masyarakat, baik secara perorangan, pelaku usaha dan semua sektor untuk menggunakan masker, rajin mencuci tangan pada air yang mengalir, dan selalu menjaga jarak.

Kewajiban pada perorangan dikecualikan pada saat sedang berpidato, makan, melafalkan doa (mapuja), atau kegiatan lain yang mengharuskan melepas masker,
dengan tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.

Pada pergub 46/2020 ini juga disertakan sanki berlaku bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban, dikenakan sanksi administratif.

“Sanksi administratif bagi perorangan yang melakukan perjalanan dan/atau berkegiatan ke Bali, antar kabupaten/kota di Bali dan/atau di tempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, berupa penundaan pemberian pelayanan administrasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi atau membayar denda administratif sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah,” paparnya.

Sementara denda administratif sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) berlaku bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau Penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum yang tidak menyediakan sarana pencegahan COVID-19.

Serta dipublikasikan di media massa sebagai pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan Fasilitas umum yang kurang atau tidak taat Protokol Kesehatan.

“Rekomendasi pembekuan sementara izin usaha kepada pejabat/instansi yang berwenang selain sanksi juga dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai Awig-awig atau Pararem Desa Adat atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan,” sambungnya.

Kebijakan ini akan mulai berlaku maksimal dua minggu sejak diluncurkan, Rabu (26/8), seterusnya untuk disosialisasikan. Kemudian akan dilakukan penegakan oleh Satpol PP bersinergi dengan TNI, Polri, dan Satgas Gotong Royong, serta sanksi denda administratif itu langsung dibayar di tempat.

“Pembinaan, pengawasan dan penegakan dilakukan oleh perangkat Daerah bersinergi dengan Pemerintah kabupaten/kota melalui sosialisasi, patroli, dan operasi
penertiban,” pungkasnya.

Penulis/Editor : Budiarta/Oka Suryawan

- Advertisement -

Kakek Gantung Diri di Gubuk Ditemukan Oleh Cucunya

ABIANSEMAL, balipuspanews.com -Seorang cucu, Putu Darmiati, 23, tidak menyangka menemukan kakeknya, Ketut Sumerta, 65, tewas gantung diri di gubuk sawah di Pondok Subak Munduk...

Kasus Dugaan Pemerkosaan Pelajar, Diduga Terjadi di Lima Tempat Berbeda Oleh 10 Pelaku

BULELENG, balipuspanews.com - Penyelidikan terhadap kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur terus berlanjut. Kasus yang korbannya dibawah umur ini dari hasil penyelidikan sementara...
Member of