Photo ilustrasi.

SINGARAJA, balipuspanews.com — Tim verifikasi Pemprov Bali memberikan catatan soal anggaran perjalanan dinas beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Bueleng atas APBD Perubahan 2019. Rencananya, hasil verifikasi tersebut akan dibahas kembali oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng, pada Senin (23/9) mendatang di Gedung DPRD Buleleng.

Data dihimpun, sedikitnya ada empat anggaran perjalanan dinas yang mendapat catatan, diantaranya Sekretariatan DPRD Buleleng, Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM).

Sekretariatan DPRD Buleleng, ada beberapa kegiatan yang mengalami kenaikan dalam perjalanan dinas ke luar daerah. Diantaranya, perjalanan dinas untuk kegiaan rapat koordinasi dan konsultasi naik Rp 3,576 Miliar menjadi Rp 13,332 Miliar, perjalanan dinas untuk kegiatan kapasitas pemimpin dan anggota dewan naik sebesar Rp 1,061 Miliar menjadi Rp 10,594 Miliar, dan perjalanan dinas untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan formal naik sebesar Rp 140 juta, menjadi Rp 243, 622 juta.

Pun, anggaran perjalanan dinas dalam daerah di Inspektorat tercatat naik sebesar Rp 146.450.000, menjadi Rp 972.050.000. Anggaran ini untuk kegiatan pengawasan internal secara berkala.

Kemudian, Dinas PUPR tercatat ada anggaran perjalan dinas luar daerah naik sebesar Rp 128.812.308, menjadi Rp 255.304.308. Perjalanan dinas itu untuk kegiatan rebailitasi sumber daya air.

Demikian pula dengan di BKPSDM, ada kenaikan sebesar Rp 294.615.000, dengan rincian kenaikan sebesar Rp 180 juta untuk kegiatan pengelolaan kelembagaan profesi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan kenaikan pada kegiatan penyusunan rencana pembinaan karier ASN sebesar Rp 114.615.000.

Oleh tim verifikasi Pemprov Bali, anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah tersebut disarankan dilaksanakan secara selektif, dengan frekuensi hari dan pesertanya dibatasi, dan diminta tetap memperhatikan target capaian kinerja. Alasannya, sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan 2019, tinggal beberapa bulan lagi.

Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa dikonfirmasi menegaskan, pihaknya telah memberi tanggapan atas saran dan masukan dari tim Pemprov Bali, dalam melaksanakan APBD Perubahan 2019. Dikatakan, terhadap saran atas anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah di beberapa OPD, pihaknya menyatakan akan mengikuti apa yang disarankan oleh tim Pemprov Bali. Bahkan, hasilnya pun nanti akan dilaporkan secara transparan dan akuntabel.

“Semuanya sudah kami tanggapi, tinggal nanti dilanjutkan dengan pembahasan bersama pimpinan Dewan dan Badan Anggaran DPRD Buleleng, untuk bisa ditetapkan,” singkatnya.

Rencananya, pembahasan di DPRD Buleleng akan dijadwalkan pada Senin (23/9) mendatang, setelah ada koordinasi terkait dengan hasil verifikasi tersebut antara TAPD Kabupaten Buleleng dengan pimpinan Dewan.