Advertisement
download aplikasi Balipuspanews di google Playstore

Singaraja, balipuspanews.com  — Krama Desa Pakraman Yeh Sanih, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, ramai-ramai mendatangi kantor Bupati Buleleng, Selasa (4/12) sekitar pukul 10.00 wita. Puluhan krama berpakaian adat madya itu datang dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan ‘Menagih Janji Bupati Buleleng’. Spanduk berukuran tidak terlalu besar itu kemudian mereka bentangkan tepat di depan lobi kantor bupati. Aksi damai mereka ini pun diawasi ketat oleh petugas Sat Pol PP.

Dari pantauan di lokasi, seusai membentangkan spanduk, sejumlah krama kemudian bertemu dengan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana. Pertemuan itu berlangsung sekitar satu jam, dan tertutup bagi awak media.

Perwakilan Desa Pakraman Yeh Sanih, Jero Ancangan Made Sumarsa mengatakan, pihaknya datang bertemu dengan Bupati Buleleng dengan tujuan meminta agar tanah eks Hotel Puri Sanih, dengan luas sekitar 62.5 are, dikembalikan menjadi tanah milik desa adat setempat.

“Dulu tanah kami itu dipermainkan karena kebodohan orang-orang tua kami baik oleh pihak pemerintah dan pihak orang lain. Sebenarnyq tanah itu adalah tempat suci berstananya Ratu Ayu Mas Melanting, dan ada tempat pertitaan yang setiap upacara agama kami selalu nunas tirta disana. Dan setiap tahun hampir dua tahun kami melasti disana,” ungkapnya.

Jero Sumarsa pun menjelaskan sekitar tahun 1970-an, tanah tersebut dikuasi oleh almarhum Gintaran Saputra (Mantan Perbekel Kubutambahan) Oleh alrmarhun Gintaran, tanah itu kemudian dibangun bungalow. Hingga pada tahun 1985, tanah itu kemudian berpindah tangan menjadi milik Surya Mataram, yang tidak lain adalah adik dari mantan Bupati Buleleng Hartawan Mataram periode 1967-1978 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) selama 20 tahun atau sampai 2005.

Karena HGB tahun 2005 telah berkahir, maka tanah berserta bangunan bungalownya tidak terpelihara. Sehingga pada tahun 2013, Desa Pakraman Yeh Sanih mengajukan permohonan pada BPN.

“Kebetulan sekarang ada program dari pemerintah tentang persertifikatan hak-hak tanah desa adat, maka tanah itu ingin kami sertifikatkan atas nama desa pakraman. Pada tahun 2013 kami sempat dipanggilan oleh BPN, katanya akan dimediasi dengan keluarga Mataram. Tapi entah situasi apa pertemuan di batalkan. Bupati pun berjanji pada Mei 2015 akan memberikan cc atas pemilikan tanah itu. Namun sampai sekarang masih gabeng, dan hari ini kami datang untuk menagih janji bupati itu,” jelasnya.

Nah, jika pihak desa adat telah mengantongi sertifikat tanah tersebut, kedepan berencana akan membuat wantilan untuk kepentingan adat, dan membuat tempat pelukatan seperti di Tirta Empul.

“Selama ini tanah itu bisa berpindah tangan jelas dilakukan oleh pemerintah tahun 70an. Miris sekali desa kami. Tidak ada yang berani melawan bupati (Hartawan Mataram). Kolam Yeh Sanih bahkan dulu juga dikuasi oleh bupati (Hartawan Mataram). Lalu diberikan kepada adiknya (Surya Mataram),” bebernya.

Dari hasil pertemuan itu kata Jero Sumarsa, Bupati Putu Agus Suradnyana mengimbau kepada pihaknya agar mendatangi BPN.

“Bupati sudah janji akan membantu sampai tuntas. Saya belum tahu bagaimana nanti di BPN. Kalau diminta kesana lain hari akan kami kesana. Aset-aset desa adat memang sudah dipronakan sekitar dua bulan yang lalu, namun sertifikatnya belum keluar. Makanya kami sekarang ke sini agar tidak ada pihak lain yang menginginkan lahan itu,” tutupnya.

Sementara, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah 2017, bahwa yang memberikan hak adalah Badan Pertanahan Nasional. Sehingga ia pun mengimbau kepada krama Yeh Sanih agar membuat permohonan ke BPN.

“BPN yang mentukan boleh atau tidak. Bukan saya. Kalau saya main diregulasi saja. Tidak ada nekan-nekan, tidak boleh,” singkatnya.

Advertisement

Tinggalkan Komentar...