Perkuat Poros Maritim Untuk Hadapi Ancaman Kawasan

Nono Sampono dalam diskusi bertema
Nono Sampono dalam diskusi bertema "Pandemi dan Situasi Politik Internasional” di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (9/7/2020).

JAKARTA, balipuspanews.com – Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono berharap semua pihak khususnya pemerintah mewaspadai ancaman kawasan yang dipicu konflik laut China Selatan, antara Amerika Serikat dan China.

Dimana kedua negara sudah menempatkan kapal induknya untuk menghadapi kemungkinan perang fisik tersebut.

“Indonesia harus mulai memperkuat lautnya sebagai poros maritim. Syaratnya adalah pertama, tak ada perang dan konflik di kawasan ASEAN, kelancaran arus logistik dan semua lewat Indonesia, dan ketiga memperkuat maritim. Sehingga akan memperkuat ekonomi berbasis maritim dan militer laut,” ucap Nono Sampono dalam diskusi bertema “Pandemi dan Situasi Politik Internasional” di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Sikap waspada penting karena Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Baik secara ekonomi, politik, dan sumber daya alam yang melimpah (Geo Politik, Geo Ekonomi dan Geo Strategi). Sehingga China dan Amerika Serikat sama-sama memiliki kepentingan yang besar pada Indonesia.

Mantan Komandan Korps Marinir TNI AL ini menjelaskan persaingan AS dan China tersebut berkonsekuensi terjadinya pergeseran dagang global ke kawasan Pasifik dan barang-barang mengalir sebagian besar lewat Indonesia.

Sedangkan barang-barang logistik dari China mengalir melalui empat negara yaitu Vietnam, Thailand, Laos, dan Myanmar. Karena itu, China akan mati-matian mempertahankan Vietnam dari kekuatan AS.

Apalagi sejak bulan Mei 2018 saja, sudah terjadi perubahan-perubahan besar keamanan di Asia yang dinamakan Indo Pacifik Region. Dan, yang paling harus diwaspadai bukan saja sebatas kemanan perbatasan.

Tapi, efek dari persaingan perdagangan global yang bakal masuk melalui jalur-jalur laut dan pemanfaatan pelabuhan Indonesia.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon berharap Indonesia tetap memegang teguh prinsip bebas aktifnya dalam menjalin komunikasi dengan dua negara tersebut.

“Menurut saya Indonesia yang hakekat kekuatan politik untuk kepentingan nasional dan kita bebas aktif. Kita tidak dalam posisi berpihak pada salah satu pihak. Jadi kita ini menunggu dengan agak sedikit pasrah dengan membentengi wilayah kita sendiri,” ucap Fadli Zon dalam diskusi bertema “Pandemi Covid-19 dan Situasi Politik Internasional” di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Terkait situasi dan kondisi hampir seluruh negara yang melakukan pembatasan keluar dan masuk warga negaranya maupun negara asing atau lockdown, Fadli mengaku fenomena Covid-19 telah menjadikan deglobalisasi.

“Sekarang justru terjadi deglobalisasi semua negara menutup diri, tidak ada lagi yang membuka bahkan semua memagari negara masing-masing. Hal ini ditandai dengan penutupan rute penerbangan hampir di semua negara,” kata Fadli.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding menegaskan jika target politik China pada tahun 2025 nanti posisinya sama dengan AS, dan pada 2030 siap menjadi super power menggantikan AS.

Karena itu akan ada tiga macam perang; mengambil data AS dan Eropa, perang tradisional (perang fisik), dan ekonomi.

“Karena China sangat agresif, maka AS pun ikut agresif di laut China Selatan,” jelas Karding.

Menurut Karding, sebagai negara yang berada di posisi tengah karena tidak memihak ke China maupun AS, Indonesia sebaiknya makin memainkan kekuatan diplomasinya dibanding kekuatan militernya.

Sebab Indonesia dalam posisi yang sangat strategis tersebut hanya memiliki kekayaan alam yang melimpah, posisi yang sangat strategis, namun tidak demikian dengan kekuatan militer.

“Untuk itu, demi menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, kita harus memiliki kekuatan diplomasi yang handal. Hanya dengan itu,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang duduk di Komisi Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri DPR RI tersebut.

Penulis/Editor : Hardianto/Oka Suryawan