Anan
Anan
sewa motor matic murah dibali

PANDEGLANG, balipuspanews.com. Salah satu tokoh masyarakat Desa Kertajaya Rt. 07 Rw.01Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten mengatakan. Bagi Kepala Desa di era Pemerintahan Presiden Djoko Widodo harus merasa bangga.

Selama kepemimpian Presiden Djoko Widodo banyak mengarah pada pembangunan desa.

Sofyadi Abdullah yang lahir pada tanggal 5 Mei 1955, selain sebagai tokoh masyarakat dia pun sebagai pemerhati pemerintahan Provinsi Banten.

Pada era Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah, selalu memberikan motifasi prihal pembangunan daerah. Selain itu dalam persoalan pengawasan dan kelestarian hutan lindung.

Katika dihubungi (biro Jabar – red) Sabtu (29/6/2019) mengatakan. Sebagai Kepala Desa di era pemerintahan Presiden Djoko Widodo seharusnya merasa banggga karena selama kepemimpinannya mengarah pada sektor pembangunan desa dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Akan tetapi dalam penuturannya menjelaskan, Kepala Desa jangan memiliki sipat aji mumpung karena bantuan pemerintah dalam program Dana Desa. Yang pada akhirnya melakukan tindakan korupsi, hal ini sudah banyak contoh oknum Kepala Desa ditangkap aparat karena terbukti melakukan korupsi.

Sejak adanya program Kemendes tentang Bansos Dana Desa, bursa pencalonan kepala desa tidak kurang dari empat balon Kades. Hal itu pemerintah daerah harus bisa mewaspadai maksud dan tujuan mencalonkan sebagai Kepala Desa.

Ditambah dengan geratisnya biaya pendaftaran bagi balon.

Geratis pendafataran balon Kades, namun biaya akomidasi dan transportasi balon Kades bisa menghabiskan ratusan juta rupiah, bahkan mencapai milyaran rupiah. Terkait persoalan biaya balon Kades, pemerintah daerah semestinya melakukan pemantauan dan pengawasan agar pencalonan Kades tidak adanya pembengkakan biaya dan terjadinya politik uang.

“Saya pikir sebaiknya balon kepala desa ketika mendaftarkan diri dalam penyerahan dokumen disertakan daftar kekayaan yang dimiliki” tegasnya.

Sementara itu menurut Anan (60) salah satu tokoh masyarakat Kampung Cinibung Desa Kertajaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Dengan rencana pemerintah menurunkan Badan Pemeriksa Keuangan Saba Desa, sangat mengapresiasikan rencana tersebut.

Sudah waktunya pemerintah pusat atau BPK memeriksa atau mengaudit penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa.

Dana Desa kerap terjadi akan dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa. Meskipun sekarang ada pengawasan dari insfektorat daerah, namun terkesan jalan ditempat.

“Sangat senang apabila BPK dan KPK benar benar saba desa (turun ke desa – desa), agar supaya para Kepala Desa bisa menjalankan tugas sebagai mana fungsinya” pungkasnya. (Yd/Tri/Bpn).