sewa motor matic murah dibali

DENPASAR, balipuspanews.com – Permohonan Gubernur Bali, I Wayan Koster agar alokasi anggaran untuk memperkuat keberadaan desa adat di pulau dewata Bali digelontor oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mendapatkan respon 100 persen setuju dari kementrian.

Gubernur Koster
Gubernur Koster

Hal ini terungkap dalam acara tatap muka dan ramah tamah antara Bendesa Adat se-Bali dengan Mentri Keuangan RI, Sri Mulyani, Kamis (14/3) sore di Hotal Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar.

Acara tatap muka selama 2 jam 30 menit bersama Mentri Keuangan RI Sri Mulyani ini dihadiri oleh sekitar 1.500 orang yang terdiri dari 1.493 Bendesa Adat, Majelis Desa Pakraman, dan para Wakil Bupati se-Bali serta undangan lain.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Bali Wayan Koster, yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali memaparkan Visi Pembangunan Bali dan Kedudukan Desa Adat yang sangat penting dan strategis di Bali. Bali terdiri atas 9 Kabupaten/Kota, 57 Kecamatan, 636 Desa, 80 Kelurahan, dan 1.493 Desa Adat.

Memiliki visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui pola pembangunan semesta berencana yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan Krama dan Gumi Bali sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno.

 

Adapun prinsip dari Tri Sakti itu yakni berdaulat secara politik, berdiri secara ekonomi, dan berkepribadian kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai Pancasila 1 juni 1945.

Visi berikutnya yang disampaikan adalah mewujudkan era baru yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru Bali yang Kawista, Bali kangtata-titi tentram kerta raharja, gemah ripahlohjinawi.

Dalam  tatanan kehidupan holistik  meliputi 3 (tiga) dimensi utama, yaitu bisa menjaga keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali, Genuine, bisa memenuhi kebutuhan,  harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan, dan merupakan manajemen resiko atau risk management, yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masayang akan datang.

Berikutnya, Visi menuju Bali Era Baru tersebut diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana, yang dilaksanakan dengan konsep kearifan lokal Sad Kerthi.

Dipaparkan Koster juga soal  Desa Adat merupakan lembaga sosial religius yang bersifat Genuine yang memiliki karakteristik dan tatanan unsur pemerintahan yang meliputi wilayah (wewidangan), rakyat (krama), lembaga eksekutif (prajuru Desa), lembaga lesgislatif (sabha Desa), lembaga yudikatif (ketha Desa), dan peraturan Desa Adat (awig-awig).

Kedudukan, peran, dan fungsi Desa Adat sangat penting dan strategis dalam melaksanakan program sesuai dengan nilai-nilao filosofi Tri Hita Karana, melaksanakan sistem pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan humum Adat, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, tradisi, seni, dan budaya, swrta kearifan lokal masyarakat, menyelenggarakan pendidikan nonformal untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas masyarakat Bali, mengembangkan perekonomian rakyat, menjaga keamanan masyarakat di lingkungan Desa Adat, melestarikan lingkungan alam, dan juga melaksanakan penguasaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan tercapainya hal tersebut maka Gubernur Bali, I Wayan Koster meminta agar  Mentri Keuangan Sri Mulyani berkenan untuk mempertimbangkan tentang mengalokasikan anggaran dalam APBN kepada Desa Adat yang ada di Bali sesuai dengan kemampuan keuangan Negara mai pelaksanaan APBN tahun 2020.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan RI menyampaikan rasa terimakasih atas penyelenggarakan acara tatap muka dengan Bendesa Adat se-Bali.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa sangat sepaham dengan pandangan Gubernur Bali tentang penting dan strategisnya Desa Adat sebagai benteng pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

Menteri juga sependapar mengenai pemeliharaan alam Bali secara niskala, karena dia merasakan langsung ketika akan mendarat di Bandara Ngurah Rai. Bali ada sesuatu yang berbeda dengan daerah lain yaitu kekuatan pancaran aura yang dimiliki oleh alam Bali.

Desa Adat merupakan lembaga yang bisamembangun kekuatan kohesi sosialmasyarakat dalam menghadapi perubahansosial yang dinamis dalam era global saatini.

Sri Mulyani mengungkapkan 100 persen setuju dengan pemikiran Gubernur Balibahwa Negara harus hadir dalammengayomi dan memberdayakan Desa Adatdi Bali, termasuk daerah lain di Indonesia dalam wadah NKRI.

Menteri Sri Mulyani
Menteri Sri Mulyani

Sehubungan dengan hal tersebut, Sri Mulyani menyatakan sangat bersedia untuk membahas lebih lanjut alokasi dana dari APBN kepada Desa Adat untuk mendukung program-program yang menjadi tugas utama Desa Adat.

Hal ini haris dibahas lebih lanjut yaitu meliputi skema dan cara pengalokasian dana APBN kepada Desa Adat yang ada si Bali khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Pada kesempatan itu Menteri Mulyani  berjanji akan segera membahas bersama Menteri Dalam Negeri dan melaporkannya kepada bapak Presiden RI, Joko Widodo mengenai aspirasi dari Gubernur Bali beserta Bendesa Adat se-Bali. (art/bud/catur/bpn/tim)

Tinggalkan Komentar...