Selasa, Juli 23, 2024
BerandaNasionalJakartaPerppu Pemilu Disahkan Menjadi Undang-undang

Perppu Pemilu Disahkan Menjadi Undang-undang

JAKARTA, balipuspanews.com – DPR mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Perppu Pemilu menjadi Undang-Undang.

Pengesahan Perppu Pemilu menjadi Undang-undang digelar dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Sebelum Perppu Pemilu disahkan menjadi UU, Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pimpinan rapat terlebih dahulu meminta Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan laporan. Setelahnya ia meminta persetujuan anggota dewan terhadap pengesahan Perppu Pemilu menjadi UU.

“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab anggota DPR serentak dilanjutkan ketokan palu sidang dari Puan.

Dalam kesempatan tersebut, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap Pemerintah atas kerja sama dalam pembahasan RUU tersebut. Puan juga memberi apresiasi untuk Komisi II DPR RI.

BACA :  Tiga Motor Alami Kecelakaan, Satu Orang Meninggal

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri serta Menteri Hukum dan HAM atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut,” tuturnya.

Pada kesempatan sama, Menteri Dalam Negeri (Mandagri) Tito Karnavian mewakili pemerintah menyampaikan beberapa hal. Pertama bahwa pembentukan Perppu Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum didasari amanat Pasal 12 ayat 2 dan Pasal 24 UU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Jadi Undang-Undang ini merupakan bentuk komitmen DPR RI dan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan tahapan Pemilu terlebih terlebih khusus 4 Daerah Otonom Baru di Provinsi Papua dan Papua Barat,” ujar Mendagri.

Selain itu, Perppu ini juga menjadi payung hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2004 agar dapat berjalan lancar sukses dan demokratis. Diakui Mendagri, terdapat dinamika dalam proses pembahasan Perppu tersebut.

BACA :  Tawur Agung dan Pecaruan Wrespati Kalpa di Pura Ponjok Batu Digelar Setelah 30 Tahun

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -

Most Popular