Pertanyakan Kejelasan Kasus, Perwakilan Desa Adat Tamblang Datangi Kejaksaan

Krama Desa Adat Tamblang saat melakukan pertemuan dengan pihak Kejaksaan Negeri Buleleng
Krama Desa Adat Tamblang saat melakukan pertemuan dengan pihak Kejaksaan Negeri Buleleng

BULELENG, balipuspanews.com – Perwakilan Krama Desa Adat Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng. Tujuan mereka tidak lain meminta kejelasan tentang penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Tamblang, Kamis (1/12/2022).

Apalagi tersangka dalam kasus ini berinisial IKR yang notabene adalah eks Ketua LPD Desa Adat Tamblang hingga saat ini belum dilakukan penahanan sejak ditetapkan menjadi tersangka setahun lalu tepatnya 22 November 2021.

Kedatangan rombongan krama yang dipimpin oleh Bendesa Desa Adat Tamblang, Nyoman Anggarisa diterima langsung oleh Kasi Intel yang juga Humas Kejari Buleleng, Ida Bagus Alit Ambara Pidada. Mereka pun menuntut agar IKR yang telah ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi LPD Adat Tamblang segera ditahan.

Bendesa Desa Adat Tamblang, Nyoman Anggarisa mengatakan, krama Desa Adat Tamblang sejauh ini merasa resah karena mantan Ketua LPD Tamblang yang menjadi tersangka belum ditahan. Untuk itu, pihaknya bersama sejumlah krama pun mendatangi Kejari Buleleng untuk meminta penjelasan secara langsung.

“Krama merasa tidak puas. Karena status tersangka sudah dikenakan selama satu tahun tapi belum juga ditahan. Jadi itu sebab kenapa kami datang ke kantor Kejaksaan agar bisa mendengarkan langsung, sehingga kami bisa menjawab pertanyaan krama,” ungkap Anggarisa usai melakukan pertemuan dengan pihak Kejaksaan.

Angga menambahkan dari pertemuan hari ini, pihaknya telah mendapat penjelasan. Dimana proses penahanan akan dilakukan setelah Inspektorat Daerah Buleleng selesai melakukan audit kerugian dari kasus dugaan korupsi LPD Adat Tamblang.

Kendati demikian pihaknya tetap meminta agar tersangka dapat ditahan sesegera mungkin. Pihaknya juga telah melakukan audit secara mandiri bersama dengan prajuru adat, dan memperoleh angka kerugian sebesar Rp 1.2 miliar.

“Temuan dari tim audit desa itu Rp 1.2 miliar ada kurang lebih 1000 nasabah yang dirugikan. Dan yang paling besar itu adalah kas desa adat itu ditaruh di LPD. Habis semua, jumlahnya kurang lebih Rp. 600 juta. Semasa menjabat tersangka ini memang gemar bermain judi,” imbuhnya.

Disisi lain, Kasi Intel Kejari Buleleng Ida Bagus Alit Ambara Pidada menjelaskan saat ini penanganan kasus LPD Adat Tamblang masih dalam proses penyidikan. Penyidik Kejari Buleleng masih menunggu hasil audit kerugian terhadap keuangan negara dari Inspektorat Daerah Buleleng untuk melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka.

“Masih menunggu hasil audit terhadap kerugian negara dari Inspektorat yang belum kami terima sampai saat ini. Pastinya kami akan mendorong Inspektorat untuk segera menyelesaikannya,” jelasnya.

Penulis : Nyoman Darma

Editor : Oka Suryawan