Perusda Beralih Status Jadi Perusahaan Umum Daerah

Pengesahan Ranperda perumda pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ni Made Sri Sutharmi dan dihadiri Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna, Selasa (16/11/2021)
Pengesahan Ranperda perumda pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ni Made Sri Sutharmi dan dihadiri Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna, Selasa (16/11/2021)

JEMBRANA, balipuspanews.com – Perusahan daerah (Perusda) Jembrana yang selama ini seperti mati suri pasca retribusi parkir, terminal dan pasar diambil alih Pemkab akan segera berbenah.

Hal ini menyusul dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perusahaan Umum Daerah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pengesahan Ranperda perumda itu dilakukan pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ni Made Sri Sutharmi dan dihadiri Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna, Selasa (16/11/2021).

Pimpinan Pansus Ranperda Perumda Tribhuana DPRD I Ketut Suastika dalam laporannya mengatakan, Ranperda tentang Perumda Tribuana sebelumnya telah melalui berbagai tahapan pembahasan dan pengkajian sebagaimana diatur dalam peraturan tentang tata tertib.

Tahapan yang telah dilalui berupa rapat-rapat paripurna masa persidangan, selanjutnya ditindaklanjuti harmonisasi dalam rapat kerja.

“Pengesahan ini setelah melalui atas berbagai saran, pendapat yang tertuang dalam pandangan umum fraksi dan jawaban bupati ditambah dengan pertimbangan kajian hukum dari tim ahli hukum DPRD termasuk telah melalui proses fasilitasi ke gubernur Bali,” ujarnya.

Meski Ranperda tentang Perumda Tribuana telah disetujui menjadi Perda, kata Suastika, pendiriannya tetap berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2006 tentang pendirian perusahaan daerah Kabupaten Jembrana, yang telah diubah dengan Perda Nomor 17 Tahun 2007.

Namun ketentuan-ketentuan pada Perda Nomor 20 tahun 2006 beserta perubahannya sepanjang tidak mengatur mengenai pendirian perusahaan daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah perda tentang Perumda Tribuana diundangkan.

”Perda ini nantinya adalah perda baru yang mencabut perda sebelumnya yaitu Perda Nomor 20 tahun 2006 beserta perubahannya kecuali yang mengatur mengenai pendirian perusahaan daerah,” terangnya.

Dari harmonisasi yang dilakukan antara pihak eksekutif dan legislatif, kata Suastika, Pansus sepakat pada kesimpulannya yakni, Ranperda Perumda Tribhuana Jembrana sudah layak untuk ditetapkan menjadi Perda.

“Walaupun sudah layak untuk disahkan menjadi Perda, namun tentu nantinya juga tidak menutup kemungkinan juga diperlukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan hasil fasilitasi Gubernur,” tegasnya.

Sementara Wakil Bupati, I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat) menegaskan, kedepan harmonisasi dan kerjasama eksekutif dan legislatif tetap dapat ditingkatkan.

“Kedepan saya tetap berharap kerja sama yang baik ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi agar apa yang menjadi kelemahan kita dalam setiap tahapan  ini dapat segera kita benahi demi terwujudnya masyarakat Jembrana yang bahagia,” pungkasnya.

Penulis : Anom

Editor : Oka Suryawan