Putu Wirata Dwikora
Advertisement
download aplikasi Balipuspanews di google Playstore

Denpasar, balipuspanews.com – Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi  Bali menyatakan kalau managemen The Rich Prada Hotel Bali melanggar UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta UU 11 tahun 2008 tentang ITE.

“Ya kami sudah pelajari postingan dalam bentuk iklan bertuliskan Non Hindu sudah melanggar UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta UU 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroni  (ITE),” kata Sekretaris PHDI Bali, I Putu Wirata Dwikora usai pertemuan antara Managemen Rich Prada Hotel dengan Komisi IV DPRD Bali serta pihak terkait lainnya, Senin (16/4).

Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa sesuai tertuang dalam pasal IV yakni memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan
budaya.

BERITA TERKAIT : 

“Sanksinya sesuai tertera dalam pasal 16 ancaman hukuman 6 tahun dan denda Rp 500 Juta,” katanya.

Bukan hanya itu, jelas Dwikora karena lowongan itu diposting di media sosial, berpotensi melangga UU No 11 tahun 2008 tentang ITE.

“Ada ada konten sara di pasal 28 ayat 2, dan pada pasal 45 ayat 2 tertuang sanksinya 6 tahun penjara dan denda 1 milliar,” ujarnya.

Lebih jauh ditekankan, PHDI ini merupakan lembaga yang didalamnnya ada sulinggih, jadi lembaga ini sifatnya memberikan pembinaan.

Jika ada ormas yang melaporkan masalah ini, sudah barang tentu akan melakukan pemback-upan.

“Kita siap mendampingi jika ada ormas yang melaporkan,” ujarnya.

Tetapi, jika dalam keadaan yang memaksa PHDI akan melakukan pelaporan tersebut.

Dwikora juga menyatakan tindakan HRD diluar kewajaran, karean sudah puluhan tahun berpengalaman di bidangnya, jadi tidak mungkin mengaku tidak tahu akan tindakan yang dilakukan oleh stafnya.

“Ya kalau pengakuan bisa saja berbohong, untuk itu biar aparat kepolisian yang melakukan penyelidikan, karena siapa orang yang disebut akan diperiksa juga,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada aparat Kepolisian, jika ada masyarakat ataupun ormas yang melaporkan masalah ini sebaiknya ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Tinggalkan Komentar...