Pilkada 2020, Bawaslu Ingatkan ASN Hati-Hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu Tabanan I Made Rumada (tengah) bersama dua anggotanya
Ketua Bawaslu Tabanan I Made Rumada (tengah) bersama dua anggotanya

TABANAN, balipuspanews.com – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) I Made Rumada mengingatkan, aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitasnya. Termasuk dalam penggunaan media sosial (medsos).

“Salah satu netralitas ASN yang mendapat pengawasan dari Bawaslu Tabanan adalah ketika ASN memberikan dukungan melalui media sosial,” ungkapnya.

Menurutnya, mengingat hari ini, Rabu (23/9), sudah penetapan Calon dan tanggal 26 September 2020 sudah tahapan masa kampanye Pilkada, maka pihaknya menghimbau agar ASN berhati-hati dalam menyikapi pilkada.

“Hal-hal demikian jangan lagi dilakukan karena ini sudah beda konteks, kalaupun ini sebelumnya sudah jadi kebiasaan maka jempol harus dikendalikan,” kata Rumada, Rabu (23/9) mengingatkan.

Rumada melanjutkan, selain dugaan pelanggaran netralitas melalui media masa atau medsos, ASN dilarang melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri sebagai pengurus pada salah satu partai politik. ASN juga dilarang melakukan sosialisasi bakal calon melalui media yang biasa disebut alat peraga kampanye (APK).

Selain itu Bawaslu Tabanan, meminta Pemerintah Kabupaten Tabanan dan pihak terkait untuk selalu mengingatkan para ASN bersikap netral dalam kontestasi politik. Bahkan, jika ASN maupun pejabat daerah memposting foto calon kepala daerah, memberikan komentar atau tanda suka (like) dalam unggahan tim kampanye, dapat diadukan sebagai bentuk dukungan untuk calon kepala daerah yang bersangkutan.

Rumada selaku Ketua dan kordiv. SDM dan Datim Bawaslu Tabanan mengingatkan, para ASN yang memiliki hak politik untuk memilih, agar menggunakannya hanya di bilik suara. Selain ASN, penyelenggara pemilihan seperti Bawaslu Tabanan dan jajarannya maupun KPU Tabanan dengan jajarannya juga harus menjaga netralitasnya.

“Jadi pilihan itu bagi ASN harus diwujudkan hanya di bilik suara, hampir sama seperti penyelenggara,” jelasnya.

Kordiv. Pengawasan Bawaslu Tabanan I Ketut Narta menyampaikan, pilkada Tabanan akan memasuki masa tahapan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tabanan Tahun 2020. Disebutkannya, tugas pengawasan Bawaslu tidak hanya pada penyelenggara dan peserta Pilkada namun juga terkait netralitas ASN, Perbekel, dan Kaur Pemerintah desa.

Narta menjelaskan, Bawaslu Tabanan terkait hal ini sudah melakukan pencegahan yang ketiga kalinya dengan mengirim surat cegah dini kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda Kabupaten Tabanan, para Kadis-kadis, Camat, Perbekel, BPD, dan BUMD.

Disebutkannya, pencegahan yang ketiga Bawaslu dengan seluruh jajaran di tingkat kecamatan dan desa dilakukan dengan mengirim surat cegah dini dan himbauan sejumlah 992 lembar yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas (Kadis), Camat, Kepala Desa/Perbekel, BPD, Kepala Sekolah SMAN/SMKN, Kepala Sekolah SMPN, Kepala Sekolah SDN, Perusahan Milik Pemerintah Daerah (Perusda), dan himbauan kepada Bendesa Adat Se-Kabupaten Tabanan.

Narta memaparkan, dalam upaya pencegahan sudah ribuan Surat Cegah Dini dalam Netralitas sudah dilayangkan kepada pihak terkait. Yakni sebagai berikut ; untuk Bupati Tabanan dan Wakil Bupati disampaikan sebanyak 2 kali, Sekretaris Daerah (Sekda) dan 31 Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah disampaikan sebanyak 3 kali, Dirut Darmasantika dan Dirut PDAM dikirim sebanyak 1 kali, serta 3 kali surat cegah dini ke Camat se-kabupaten Tabanan, 3 kali surat cegah dini ke Perbekel dari 133 Desa, 2 kali surat cegah dini disampaikan ke BPD dari 133 Desa, Kepala SDN sejumlah 314, Kepala SMPN sejumlah 38, SMA dan SMK Negeri sejumlah 20 dan 349 surat himbauan kepada Bendesa Adat se-Kabupaten Tabanan.

“Penyebaran surat cegah dini pertama tertanggal 20 Januari 2020, kedua tertanggal 23 Juni, ketiga tertanggal 4 September 2020 disampaikan langsung oleh Bawaslu Tabanan dan jajaran Bawaslu di tingkat kecamatan (Panwascam) dan hingga jajaran di tingkat ke Desa (PKD),” terangnya.

Sementara koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Tabanan I Gede Putu Suarnata mengingatkan para ASN untuk berhati-hati dalam bersikap untuk menjaga netralitasnya.

Pasalnya di era digital dan media sosial saat ini netralitas ASN sangat mudah tercemar bahkan karena hal sepele termasuk menyukai unggahan salah satu pasangan calon peserta Pilkada di media sosial.

Jika indikasi tidak netralnya ASN didapati oleh pihaknya, maka Bawaslu Tabanan akan menjadikannya sebagai temuan dan melakukan klarifikasi serta pengkajian. Hasil pengkajian lalu akan diserahkan kepada Komisi ASN untuk ditindaklanjuti.

“Untuk sanksi akan ditentukan oleh Komisi ASN. Tetapi kalau sampai terlibat kampanye atau yang lainnya pasti sanksinya akan lebih berat,” kata Putu Suarnata

Ditambahkannya, hal tersebut menjadi kewaspadaan serius karena tidak menutup kemungkinan terjadi di Pilkada 2020.

“Pada umumnya pelanggaran di tataran posting dukungan di media sosial, untuk sanksinya Bawaslu merekomendasikan KASN. Undang-Undang ASN dan peraturan pemerintah yang mengatur netralitas ASN di pemilu/pemilihan akan menjadi pembatas atau pengingat bagi PNS agar tidak ikut dalam politik praktis,” jelasnya.

Menurutnya, pelanggaran netralitas ASN yang paling rentan adalah dukungan atau keberpihakan yang diberikan baik secara langsung atau tidak kepada salah satu pasangan calon lewat media sosial. Sehingga menurutnya ini harus dihindari oleh PNS agar tidak terkena sanksi.

Penulis : Ngurah Arthadana

Editor : Oka Suryawan