Pilkada Serentak 2020 Anomali, Pimpinan MPR Minta Semua Pihak “Eling Lan Waspodo”

Ket foto: Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid (Gus Jazil) saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema 'Visi Misi NKRI bagi Calon kepala Daerah' di Bandung, Sabtu (7/11/2020).
Ket foto: Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid (Gus Jazil) saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema 'Visi Misi NKRI bagi Calon kepala Daerah' di Bandung, Sabtu (7/11/2020).

BANDUNG, balipuspanews.com- Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan penularan pandemi virus corona (COVID-19) membuat proses pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 yang akan dihelat 9 Desember berlangsung anomali.

“Pilkada yang akan diselengarakan tahun 2020 ini seperti yang disebut sebagai pesta tapi dalam keadaan anomali. Orang pesta tapi tidak boleh dekat-dekat. Orang pesta tapi harus pakai masker. Semua diatur. Jadi anomali-anomali seperti ini sekarang banyak terjadi,” ungkap Jazilul Fawaid (Gus Jazil) dalam diskusi bertema ‘Visi Misi NKRI bagi Calon kepala Daerah’ di Bandung, Sabtu (7/11/2020).

Pada diskusi sekaligus silaturahmi Pimpinan dan Anggota MPR bersama wartawan peliput parlemen itu,
Jazilul mengatakan ada dua hal yang membuat proses pilkada saat ini berada dalam kondisi yang anomali. “Anomalinya itu, pertama kita dalam keadaan pandemi Covid-19. Kedua, kita juga menghadapi krisis akibat pandemi itu,” ujarnya.

Menurutnya, pandemi COVID-19 telah menimbulkan terjadi penyimpangan dari keadaan yang tadinya biasa atau normal menjadi tidak normal termasuk dalam urusan penyelenggaraan pilkada. Pandemi COVID-19 juga telah memberi dampak luas pada perekonomian di tanah air.

Jazil pun mengutip kata bijak dari pujangga besar Ronggowarsito tentang pentingnya “eling lan waspodo” yang berarti ingat atau sadar sebagai makhluk tuhan dan tetap waspada.

“Karena membingungkan itu maka pendekatannya harus dibentengi dengan sikap eling lan waspodo. Jadi harus selalu ingat, proteksi terhadap diri, terhadap Undang-Undang, dan semua nilai-nilai, juga waspada,” tegas Gus Jazil.

Untu itu, ia mengajak semua pihak baik partai politik, para calon kepala daerah, KPU/KPUD dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada serta semua komponen masyarakat untuk selalui ingat dan waspada tentang hakikat dan tujuan mulia dari diselenggarakan pilkada itu sendiri.

“Bahwa pencalonan ini bukan untuk menang-menangan. Bahwa pencalonan ini adalah untuk mendharmabaktikan, untuk pembangunan pada masyarakat. Dan itu sebenarnya nilai-nilai yang ada itu ada dalam Pancasila,” tegasnya.

Jazilul mengaku khawatir apabila nilaio-nilai Pancasila tidka diterapkan secara benar dan para kontestan dan para pendukungnya lupa dan tidak waspada akan bahaya yang terjadi maka akan muncul banyak masalah baik saat proses pilkada maupun pasca diselenggarakannya pilkada.

“Untuk itu saya mengajak dalam keadaan anomali ini mudah-mudahan pilkada berlangsung tertib dan lancar. Saya kuatir tidak menutup kemungkinan akan adanya keributan. Makanya kita mengajak semua aparatur negara agar waspada. Agar kita bisa membangun Indonesia,” ucap Wakil Ketua Umum Partai kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR lainnya, Hidayat Nur Wahid yang memaparkan materi diskusi secara virtual mengakui ucapan Ronggowarsito tentang akan ada di suatu masa yang dinamakan jaman edan.

Namun, ia mengingatkan pilkada langsung sebagai buah dari reformasi juga merupakan hal yang baik dan tetap harus dilanjutkan.

“Pilkada adalah mediumnya reformasi. Mediumnya perubahan UUD 1945. Karenanya kalau dikaitkan dengan NKRI maka itu menjadi suatu yang memang tidak boleh dpisah-pisahkan,” tegas Hidayat Nur Wahid.

Oleh karenanya, ketika langkah reformasi yang diawali dengan mengubah atau mengamandemen UUD 1945 telah menyepekati bahwa tujuan pilkada harus menguatkan NKRI, bukan serbaliknya.

“Dalam perubahan UUD 1945 itu ada kesepakatan bahwa sesungguhnya pilkada itu seharusnya menguatkan NKRI. Tidak justru sebaliknya malah menguatkan feodalisme,” sebut Hidayat yang juga Wakil ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ia mengaku sependapat dengan Jazilul Fawaid bahwa pilkada yang disleenggarakan harus mengacu pada sistem nilai yang sudah dibangun dan disepakati bersama.

Sistem nilai itu ada dalam 4 Pilar MPR yang selama ini teru digaungkan pimpinan dan anggota MPR RI yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI0 serta Bhinneka Tunggal Ika.

“Maka dari itu kami pimpinan dan anggota MPR RI berupaya menghadirkan 4 Pilar MPR RI. Sekali lagi bahwa proses pilkada tidak keluar dari NKRI. Dan terus menghadirkan Bhinneka Tunggkal Ika,” tegasnya.

Turut hadir dalam diskusi Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan wakil ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (secara virtual), perwakilan kelompok DPD RI Abdul Kadir, perwakilan fraksi partai Golkar MPR RI Idris Laena, perwakilan fraksi partai Demokrat Anton Sukartono, perwakilan fraksi partai NasDem Taufik Basari, dan lainnya termasuk Kepala Biro Humas Kesetjenan MPR RI Siti Fauziah.

Penulis/Editor : Hardianto/Oka Suryawan