Ketua Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP), Jero Gede Suwena Putus Upadesha dengan Kombes Andi di Gedung DPRD Bali

Denpasar, balipuspanews.com – Jajaran Polda Bali akhirnya meluluh serta mendengarkan aspirasi yan disampaikan oleh tokoh masyarakat, bendesa serta Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) soal penangkapan pungli atau pungutan liar yang dilakukan di beberapa wilayah.

” Kita akan minta keterangan dengan Ketua Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP), apabila jasa pungutan ini benar akan diseproses lanjut, tetapi kalau dinyatakan hanya pembinaan mungkin akan kami pertimbangkan melimpahkan ke adat, ” kata  Direktur Reskrimum Polda Bali,  Kombespol Andi Fairanusai rapat pembahasan terkait saber pungli di Desa Adat atau Pekraman di Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa (13/11).

Dalam acara yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD IGN Alit Putra itu, Andi mengatakan apa yang dilakukan oleh Polda Bali itu memperkuat lembaga adat bukan melemahkan. Asalkan syaratnya lembaga adat jangan sesuka hati dalam melakukan pungutan pungutan.

Seperti contoh kasus Pungli di Objek wisata Tirta Empul, Tampaksiring, menurutnya benang merah dari kasus pungli ini adalah pungutan dengan karcis masuk yang tidak sesuai dengan Perda tentang Retribusi dan kerjasama antara Pemkab Gianyar dengan Desa Pekraman Manukaya Let terkait Objek Wisata Pura Tirta Empul.

” Ya saya akan minta keterangan MUDP nanti apa ini masalah adat atau tidak, ” cetusnya.

Ketua Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP), Jero Gede Suwena Putus Upadesha mengatakan siap akan memberikan keterangan kepada aparat kepolisian soal desa Pekraman.

“Ya kita siap jangankan kepada Kepolisian, siapapun kita berikan penjelasan soal desa pekraman,” jelasnya.

Ketika ditanya soal pungli yang membuat aparat desa tertangkap oleh saber pungli, Jero Gede mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan apakah hal itu dilakukan atas nama pribadi, kelompok atau adat.

“Saya baru saja pulang dari Wakatobi, saya akan cek dan koordiankan dengan Polda, pada prinsipnya sama kalau ada kesewenang wenangan babat saja, kalau dilakun berdasarkan awig awig, hal itu bisa dibicarakan lagi,” ujarnya.

Yang jelas setelah ini, pihaknya akan mengumpulkan para penglingsir Desa Pekraman mulai dari Majelis Madya, Alit hingga Utama setelah itu baru akan mengumpulkan seluruh desa pekraman guna membahas masalah ini.

“Yang pasti, kalau ada kekurangan apa yang tertuang pada awig -awig maka yang perlu diperbaiki adalah awig awignya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Bali yang juga pimpinan rapat, IGN Alit Putra mengatakan pada prinsipnya pertemuan ini untuk mencari titik temu persoalan pungli yang saat ini mengemuka.

“Pertemuan ini sudah ada hasilnya, sebelum kasus OTT ini berlanjut akan dikoordinasikan dulu dengan MUDP,” katanya. (art/bpn/tim)