Senin, Oktober 26, 2020
Beranda Nasional Politik Uang Pilkada, Tugas MPR Menjaga dan Menguatkan Pondasi Kebersihan Rumah Kebangsaan

Politik Uang Pilkada, Tugas MPR Menjaga dan Menguatkan Pondasi Kebersihan Rumah Kebangsaan

SERANG, balipuspanews.com – Politik uang diyakini yang masih mewarnai penyelenggaraan pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. Fenomena ini dinilai sulit dihilangkan karena belum adanya kesadaran semua pihak tentang pentingnya pilkada yang bersih dari praktik politisasi uang.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) di MPR, Muhammad Arwani Thomafi mengatakan money politic pada dasarnya merupakan pilihan politik. Kalau saja semua memiliki kesadaran tinggi akan bahaya politik uang maka pelaksanaan pilkada yang menjadi pesta demokrasi masyarakat di daerah diyakini akan membawa masyarakatnya menjadi lebih baik.

“Ini menjadi salah satu tugas MPR RI, adalah menjaga “kebersihan” dari semua yang ada dalam rumah kebangsaan itu,” kata Arwani dalam diskusi press gathering mengambil tema “MPR Rumah Kebangsaan” di Serang, Banten, Sabtu (5/9/2020).

Selain Arwani, diskusi juga menghadirkan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ketua Kelompok Kerja DPD RI di MPR Insiawati Ayus, dan Anggota MPR/DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Andi Akmal Pasludin.

Isu politik uang dalam pilkada disinggung Arwani menyusul pernyataan Menko Polhukkam Mahfud MD yang memastikan politik uang sulit dihilangkan dalam pilkada. Pernyataan Mahfud menjawab keresahan praktik politik uang yang masih mewarnai pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang, sehingga diusulkan pemilihannya diubah tidak lagi diserahkan secara langsung kepada rakyat tetapi diserahkan kembali melalui DPRD setempat.

Mahfud mengatakan sebenarnya sama saja, karena perbedaannya hanyalah pada modusnya saja. Mahfud berkelakar kalau diberikan kepada rakyat secara langsung maka politik uang pembayarannya menjadi eceran, sedangkan kalau diberikan kepada DPRD maka pembayarannya menjadi borongan karena diberikan kepada parpol.

Lebih jauh, Arwani menjelaskan sebagai lembaga tinggi perwakilan rakyat yang mewadahi DPR RI dan DPR RI, maka MPR bisa menjadi satu-satunya harapan terakhir dari semua pihak dalam menjaga nilai-nilai Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Karena yang tidak boleh ditawar adalah menguatkan pondasi bangunan kebersihan semua yang ada dalam rumah kebangsaan ini. Itu menjadi tugas semua ikut menjaga rumah kebangsaan MPR ini sehingga mampu betul-betul menjiwai pelaksanaan pemerintahan ini,” ucap Arwani.

Soal politik uang itu sendiri, ia mengaku susah menebak dari mana munculnya (politik uang). Sebab bisa saja datangnya dari pasangan calon sebagai peserta pilkada, bisa dari partai politik, bahkan datangnya bisa dari masyarakatnya sendiri sebagai pemilih.

“Tapi saya pernah mengurai itu, tradisi itu calon yang memulai,” kelakar Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.

Arwani mengatakan dari beberapa pilkada di daerah yang ia temui, ada partai politik yang berupaya menegakan aturan main dengan menolak mahar politik tetapi justru tim pendukung paslon yang selalu mendesak dan mendorong-dorong agar parpol menerima uang agar bakal paslon mendapat rekomendasi dari partai bersangkutan.

“Parpolnya meminimalisir, tapi paslonnya yang nguber-nguber,” sebut Wakil Ketua Umum PPP ini.

Dia mengungkapkan inisiatif money politic yang dilakukan pasangan calon selaku peserta pilkada, acapkali juga datang dari masukan tim support paslon seperti lembaga survei maupun konsultan politiknya. Arwani mengkritik konsultan politik yang justru mengajarkan paslon untuk melakukan cara-cara menyimpang seperti praktik money politic.

“Saya kritisi itu karena tidak hanya partai politik tapi kita minta juga support dari lembaga survei, teman-teman pakar gunakan kepakarannya untuk meminimalisir politik uang bukan malah nunjukin,” ujar Wakil Ketua Umum PPP ini.

Politik uang tidak selalu datang dari pasangan calon sebagai peserta pilkada, Arwani mengatakan keinginan munculnya praktik politik uang juga muncul dari masyarakat sendiri.

“Ada juga yang seperti itu. Paslon memiliki visi dan misi, tapi masyarakat punya keinginan lain. Kalau nggak ada uangnya maka nggak mau nyoblos (pasangan calon bersangkutan),” ungkap Arwani.

Sementara itu, Wakil ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyoroti keprihatinan di masyarakat tentang fenomena pasangan calon pilkada melawan kotak kosong yang masih mewarnai penyelenggaraan pilkada serentak 2020.

Hidayat mengatakan sebenarnya tidak perlu terjadi apabila syarat angka threshold pengajuan paslon dalam pilkada diturunkan.

“Kalau angka threshold sebagai persyaratan pengajuan calon diturunkan dalam pilkada maka calon menjadi banyak dan tidak akan terjadi, apa yang disebut melawan kotak kosong,” ucap Hidayat.

Oleh karena itu, ia berharap para pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah dan DPR mau merevisi syarat pengajuan angka batas minimal (threshold) pengajuan pasangan calon untuk pilkada berikut di masa mendatang.

Selama ini, syarat pengajuan pasangan calon pilkada diikat oleh ketentuan pasal 40 dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, mengatur bahwa partai politik atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD. Selain itu pencalonan juga bisa dilakukan dengan 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Syarat pengajuan yang dibatasi oleh angka threshold sebesar itu, menurut Hidayat telah memberatkan banyak pihak yang sebenarnya ingin maju dalam pilkada terbentur oleh ketentuan itu. Di sisi lain, ruang hadirnya calon independen dalam pilkada tidak semudah yang diharapkan publik.

“Jadi munculnya fenomena kotak kosong dalam pilkada karena angka threshold yang terlalu tinggi sehingga tidak memungkinkan partai-partai untuk bisa mengajukan calonnya,” sebut Hidayat.

Lebih jauh, Hidayat mengatakan pada prinsipnya ia mendukung perlunya pembatasan calon untuk menjadi peserta dalam pilkada maupun pemilihan presiden. Karena diyakininya, pembatasan merupakan bagian dari aturan main.

“Jadi menurut saya salah satu diantara yang bisa dilakukan adalah kembali pada Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 terkait dengan penyelenggaraan pilkada. Yaitu diselenggarakan dengan cara demokratis. Artinya bahwa secara demokratis itu bukan berarti democrazy tanpa aturan. Tetapi tetap harus ada aturan,” tegasnya.

Hidayat meyakini dengan menurunkan ambang batas atau threshold bagi partai politik bisa mengajukan pasangan calon di pilkada, maka fenomena pembelahan di masyarakat dalam kubu-kubuan yang memunculkan konflik kuat juga dapat dihindari.

“Jadi kalau kemudian diturunkan thresholdnya atau direndahkan lagi akan banyak alternatif dan tidak akan menimbulkan pembelahan,” tegasnya.

Penulis/Editor : Hardianto/Oka Suryawan

- Advertisement -

Warga Temukan Orok di Parit Areal Jogging Track Sanur Kauh

SANUR, balipuspanews.com - Penemuan orok membusuk berlangsung di pinggir parit areal jongging track di Jalan Prapat Baris, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Jumat (23/10/2020) sekitar...

Tak Hiraukan Teguran, Pabrik Penyulingan Daun Cengkeh Akhirnya Ditutup Paksa

Sebuah tempat usaha penyulingan daun cengkeh yang berada di Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada ditutup paksa oleh tim Satpol PP Kabupaten Buleleng. Hal itu dilakukan sebab pemilik tempat tidak menghiaraukan teguran petugas, sehingga Pol PP lalu bertindak tegas menutup paksa usaha penyulingan daun cengkeh yang beroperasi dan dianggap menimbulkan polusi udara.
Member of