PPDB! Belasan Orang Tua Siswa Mengadu ke Dewan Bali

DPRD dan Disdik Provinsi usai menerima keluhan orang tua siswa di kantor DPRD Bali
DPRD dan Disdik Provinsi usai menerima keluhan orang tua siswa di kantor DPRD Bali

DENPASAR, balipuspanews.com- PPDB selalu menjadi momok setiap tahunan bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan baik ditingkat SMP maupun SMA Negeri. Belasan orang tua siswa mengadu ke kantor DPRD Provinsi Bali terkait mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru yang masih carut marut terkait sistem yang berlaku sekarang ini.

Salah seorang perwakilan orang tua siswa Nyoman Sukarja (56) mengatakan dalam PPDM lebih baik menggunakam sistem NEM dibandingkat seperti sekarang menggunakan sistem zonasi.

“Pada tahun ajaran 2019/ 2020, nem tidak berlaku, siswa banyak yang kecewa. Hanya menggunanan zonasi, ungkapnya dihadapan DPRD Provinsi Bali dan Kepala Dinas Pe didikan Provinsi Bali saat diterima di ruang Baleg kantor DPRD.

Sukarja mengungkapkan diberlakukannya sistem zonasi ini membuat kurang pentingnya belajar atau memperoleh nilai tinggi, tidak perlu les untuk memperoleh pelajaran tambahan, jika ujung-ujungnya tiak berlaku, cukup dengan rumah dekat dengan sekolah sudah mendapat sekolah negeri.

“Sekolah tidak perlu pakai otak, tidak perlu les. Penduduk asli kalah bersaing dengan selembar atau secarik kertas dengan zonasi atau domisili,” celetuknya.

Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi sistem dari pemerintah untuk pemerataan pendidikan. Namun, dirinya mempertanyakan kenapa Denpasar diserbu oleh masyarakat dari luar kota Denpasar padahal Denpasar sudah padat masih dikepung.

Selaku Penduduk asli Denpasar, Sukarja yang sudah mempunyai kartu KK dikalahkan oleh mereka yang menjadi penduduk musiman, dengan mencari domisili.

Secara Ekonomis, lanjut Sukarja, pemerintah kalau sisem inibterus dijalankan, lama-kelamaan akan membunuh bimbel, pasalnya NEM sudah tidak berlaku. Buat apa les, bimbel akan gulung tikar kadinya.

Sementara seorang orang tua siswa yang enggan disebut namanya, anggap saja JR, mengungkapkan dirinya kecewa dengan sistem PPDB sekarang, pasalnya anaknya dengan memperoleh nilai tinggi tidak mendapat sekolah negeri hanya karena radius jarak rumah dengan sekolah berjarak 2 sampai 3 kilometer. Sedangkan sekolah yang lebih dekat dari itu tidak ada.

Ia ingin menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 3 Denpasar, paling terdekat diantara sekolah negeri lainnya. Disamping juga untuk menghemat agar tidak mengantar jemput atau membelikan sepeda motor.

“Kami berharap agar bapak kepala dinas dan DPRD agar mencarikan solusinya agar anak kami bisa sekolah,” jelasnya.

Setalah 4 sampai 5 perwakilan orang tua siswa nyampaikan unek- uneknya terkait PPDB, pada dasarnya Disdik Provinsi Bali menampung segala baik masukan maupun keluhan permasalahan sebagai bahan evaluasi kedepan.

Setelah orang tua diberi kesempatan berbicara, usai itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Ketut Boy Jayawibawa menanggapi dengan menyampaikan solusi yang disiapkan yang sudah disepakati bersama Dewan Bali. Namun proses itu akan berjalan setelah pengumuman PPDB sesuai jadwal yang ditetapkan tanggal (5/7) besok.

Setelah mendengarkan paparan Disdik, orang tua juga kembali mempertegas dengan mempertanyakan apakah anaknya bisa ditampung di sekolah negeri atau tidak. Kekhawatiran itu muncul, pasalnya sejumlah sekolah swasta sudah menutup pendaftaran.

Orang tua siswa baru merasa sedikit lega ketika ada solusi menawarkan akan ada Optimalisasi, dengan kemungkinan menambah rombel, ruang kelas baru, atau shif double shif.

Dengan diterimanya solusi itu, maka maka tinggal menunggu hasil pengumuman PPDB dan kebijakan baru terkait optimalisasi seperti yang diwacanakan Dewan Bali maupun Disdik Provinsi Bali.( bud/bpn/tim).