Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng, Made Suwarja.
Advertisement
download aplikasi Balipuspanews di google Playstore

Singaraja, balipuspanews.com — Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK pada tahun ini terindikasi masih diwarnai sejumlah kecurangan.

Salah satu bentuk dugaan kecurangan, yakni dengan cara memainkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng, Made Suwarja tak menampik masih terjadi kecurangan dengan cara memainkan SKTM tersebut.

Baca Juga: Pecalang Semprit Pembangunan Tower di Klungkung

Namun, terkait jumlah kecurangan SKTM di SMA/SMK Negeri di Buleleng, Suwarja menyebut, pihaknya belum tahu persis kepastiannya.

“Kalau temuan langsung sih belum, namun ada laporan masyarakat secara lisan. Dia (masyarakat) menyampaikan, kok anak yang lebih kaya diterima? Sedangkan ekonomi kami jelas-jelas kurang mampu, malah anak kami tidak diterima di sekolah negeri?,” terang Suwarja, ketika dtemui di ruang kerjanya, Selasa (10/7) sore.

Menurutnya, penggunaan SKTM direkomendasikan oleh pejabat di desa setempat, sejatinya haruslah selektif. SKTM semestinya hanya direkomendasikan secara khusus untuk calon siswa berlatar belakang keluarga kurang mampu. Namun, agar calon siswa lolos diterima di sekolah dituju, masih saja ada orangtua yang memaksakan dirinya untuk menjadi tidak mampu.

Pada sisi lainnya, Suwarja membeberkan faktor penyebab kecurangan SKTM hingga panitia PPDB terpaksa meloloskan calon siswa telah mengantongi SKTM.

“Panitia PPDB terbentur keterbatasan waktu Home Visit (pengecekan ke rumah calon siswa), biaya serta jarak tempuh khusus luar daerah. Ya, sangat singkat sekali, panitia hanya diberikan waktu dua hari untuk melakukan verifikasi ke rumah masing-masing calon siswa SMA/SMK yang mengantongi SKTM, sebelum calon siswa dinyatakan lolos atau tidak. Sedangkan, sistem zona SMA/SMK itu kan Bali, tidak mungkin kita bisa menjangkau semua,” ungkapnya.

Kedepan, pihaknya berharap, waktu verifikasi panitia PPDB di masing-masing sekolah bisa diperpanjang. Hal tersebut berdasarkan keluhan disampaikan sejumlah kepala sekolah SMA/SMK Negeri di Buleleng

“Minimal, panitia PPDB diberikan waktu satu minggu lah, agar hasil seleksi SKTM bisa maksimal. Ya, apapun terdesak oleh waktu, hasilnya akan tidak maksimal, dan kecurangan pasti ada,” tutupnya.

Tinggalkan Komentar...