PPKM Mikro Harus Mampu Kelola Limbah Medis

Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Brigjen TNI (Purn) dr. Alexander K. Ginting dalam acara diskusi secara daring di Jakarta, Minggu (21/2/2021). (Foto : Tangkapan Layar BNPB)
Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Brigjen TNI (Purn) dr. Alexander K. Ginting dalam acara diskusi secara daring di Jakarta, Minggu (21/2/2021). (Foto : Tangkapan Layar BNPB)

JAKARTA, balipuspanews.com – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 meminta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro memperhatikan penanganan limbah medis seperti limbah masker sekali pakai.

Penegasan disampaikan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Brigjen TNI (Purn) dr. Alexander Kaliaga Ginting dalam acara Hari Peduli Sampah Nasional dan Puncak Pekan Peduli Limbah Masker Masyarakat yang digelar secara daring, Minggu (21/2/2021).

“Ini yang harus kita sampaikan kepada penyelenggara PPKM skala mikro. Kita mendukung pelacakan kontak, isolasi, posko desa, tapi jangan mengabaikan tata kelola limbah keluarga, limbah medis, limbah masker yang terjadi akibat program tersebut,” kata dr. Alexander K. Ginting.

Ia mengungkapkan selama PPKM limbah medis seperti masker sekali pakai yang berpotensi mengandung virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 kemungkinan meningkat. Kalau tidak ditangani dengan baik, limbah medis tersebut bisa menjadi sumber penularan virus.

Oleh karena itu, dia meminta pelaksana PPKM skala Mikro seperti pemerintah Desa serta pengurus lingkungan RT dan RW memberikan perhatian khusus pada pengelolaan limbah medis di wilayahnya.

“Posko Desa, posko Kelurahan, ini akan menjadi salah satu instrumen agar limbah-limbah yang ada di desa jangan mencemari desa, jangan menjadi sumber infeksi,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa Satuan Tugas sudah membantu penanganan limbah medis di rumah sakit di beberapa daerah dengan kasus Covid-19 tinggi yang tidak memiliki sistem pengolahan limbah berbasis kewilayahan.

Satuan Tugas, menurut dia, juga memberikan bantuan biaya operasional pengolahan limbah medis ke rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 dan mendukung peningkatan kapasitas pengolahan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pembicara lainnya, Ketua Subbidang Penanganan Limbah Medis Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, Lia G. Partakusuma mengajak keterlibatan aktif masyarakat terkait proses pengolahan limbah medis. Misalnya bagi pengguna masker dan alat leindung diri (APD) ketika akan membuang masker dan APD tak terpakai harus dipilah dengan sampah lain yang bukan limbah medis.

Langkah pemilahan dari rumah tangga, menurutnya akan membantu petugas yang berisiko tinggi saat melakukan pengelolaan limbah medis.

Sementara itu, Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 KLHK, Sinta Saptarina Soemiarno menyinggung pengelolaan sampah dari hotel isolasi mandiri.

Sinta mengatakan selama pandemi, ada diskresi limbah medis dimusnahkan pada incinerator 800 derajat Celcius.

Untuk limbah medis, ia menyarankan tetap perlu pencatatan dari Dinas Lingkungan Hidup, serta izin penggunaan incinerator 800 derajat.

“Di UU 32/2009 tentang pengelolaan limbah, pengelolaan limbah B3 jika tidak dilakukan di tempat semestinya, perlu izin,” tegas Sinta.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan