Rabu, April 17, 2024
BerandaNasionalJakartaPro Kontra Hak Angket Kecurangan Pemilu Harus Disandarkan pada Konstitusi

Pro Kontra Hak Angket Kecurangan Pemilu Harus Disandarkan pada Konstitusi

JAKARTA, balipuspanews.com – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengatakan wacana penggunaan hak angket dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) yang ramai dibicarakan publik, seharusnya cukup ditanggapi secara proporsional berbasis konstitusi.

Menurutnya, hak angket merupakan salah satu hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dijamin dan diberikan Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945).

“Hak angket tersebut adalah hak DPR untuk menyelidiki terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai,” ucap Hidayat Nur Wahid dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (23/2/2024).

HNW sapaan akrabnya politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelaskan berdasarkan Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa, DPR dalam melaksanakan fungsinya, memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak angket tersebut adalah hak DPR untuk menyelidiki terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai.

Dalam hal ini, sambung dia, peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU Pemilu, dimana asas Pemilu yang bebas dan rahasia, jujur dan adil sesuai Pasal 22E ayat (1), serta prinsip kedaulatan untuk memilih ada di tangan Rakyat sesuai Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, dinilai oleh banyak pihak telah dilanggar oleh penyelenggara Pemilu maupun ASN hingga Presiden dengan ketidaknetralan mereka.

BACA :  Penjual dan Pengguna Narkoba Diringkus Polres Buleleng, Sembunyikan Paket di Helm

Jadi, apabila anggota Fraksi di DPR ada yang ingin menggunakan hak angket tersebut, baik secara inisiatif maupun karena memperjuangkan aspirasi Rakyat termasuk calon Presiden atau wakil Presiden, maka tidak ada alasan konstitusional untuk menolaknya. Maka silakan saja ajukan hak angket itu, karena memang dibolehkan oleh UUD NRI 1945,” ujarnya.

Soal kritik beberapa pihak yang merespons wacana hak angket itu secara berlebihan, seolah-olah itu hanya gertakan politik, atau dengan mengaitkan dengan hasil quick count atau real count pemilu yang belum final, HNW menjelaskan hak angket adalah hak politik yang konstitusional dimiliki oleh DPR.

Apalagi sampai saat ini belum ada hasil final Pemilu 2024, baik Pilpres maupun pileg. Sehingga secara resmi/final belum ada yang kalah apalagi yang menang. Namun, seandainya pun didasarkan pada penghitungan sementara, hak angket ini tetap konstitusional dimiliki oleh DPR, sekalipun pengusul awalnya agar DPR membuat hak angket adalah capres yang diusung oleh parpol terbesar di DPR, pemenang Pemilu legislatif, yakni PDIP.

BACA :  300 Petugas Standby Atasi Permasalahan Drainase di Kota Singaraja

“Toh nanti yang akan mengajukan tetap anggota Fraksi-fraksi di DPR,” terangnya.

Meski ada ada Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki kewenangan mengadili kecurangan dan sengketa hasil Pemilu 2024, namun ada proses yang berbeda dari fungsi yang dimiliki DPR RI melalui hak angket dengan MK.

“Yang satu (hak angket) terkait dengan pengawasan, dan yang satu lagi (MK) berkaitan dengan mekanisme hukum (penyelesaian sengketa hasil di MK). Ke duanya konstitusional, dan perlu ditempuh untuk memastikan legitimasi Pemilu dan hasil Pemilu, selain itu juga bentuk ketaatan pada Konstitusi untuk menyelamatkan demokrasi, hukum dan kemajuan NKRI,” tegas Hidayat.

Sejauh ini, partai-partai politik yang mengusung pasangan nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan- Muhaimin Iskandar, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Syarat hak angket itu adalah diusulkan hanya oleh minimal 25 anggota DPR dan berasal lebih dari satu fraksi. Selama syarat itu terpenuhi, tidak ada halangan hak angket itu digunakan, dan tidak ada hak konstitusional siapa pun, apalagi pihak di luar DPR, untuk membuat gaduh dengan mem-framing negatif dan menolak hak angket oleh DPR,” ujarnya.

BACA :  Tanggapi Pandangan Umum Fraksi-fraksi di DPRD Buleleng, Pj Bupati Ngaku Sependapat

Sementara itu, Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu mengaku optimistis kuorum hak angket untuk merespons dugaan kecurangan Pemilu 2024 dapat terpenuhi.

“Terpenuhi, terpenuhi,” kata Adian.

Secara internal, Adian mengatakan PDI Perjuangan kompak untuk mendorong penggunaan hak angket.

“Menurut saya itu udah enggak perlu dipersoalkan. Kami kompak, solid, dan yang ingin kami lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini, di mana prosesnya yang bisa kita harapkan di hak angket,” ujarnya.

Adian juga menjelaskan bahwa PDIP siap mengajukan hak angket, meskipun saat ini DPR RI sedang menjalani masa reses.

“Kalau ditanya, misalnya, apakah kita siap mengajukan hak angket? Sangat siap. Apakah rakyat juga setuju dengan hak angket? Sangat setuju. Apa menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional? Sangat konstitusional, dan tidak boleh ada suatu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak,” kata Adian.

Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -
TS Poll - Loading poll ...

Most Popular