Program Work From Bali, Pemerintah Diminta Siapkan Tata Kelola Koordinasi dan Anggarannya

Dokumentasi - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Bupati Jembrana I Nengah Tamba, dan Kepala Balai TNBB Agus Ngurah Krisna Kepakisan di kawasan Pantai Karangsewu, Taman Nasional Bali Barat (TNBB). (Foto : MPR RI)
Dokumentasi - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Bupati Jembrana I Nengah Tamba, dan Kepala Balai TNBB Agus Ngurah Krisna Kepakisan di kawasan Pantai Karangsewu, Taman Nasional Bali Barat (TNBB). (Foto : MPR RI)

JAKARTA, balipuspanews.com – Pemerintah diminta menyiapkan tata kelola koordinasi dan pengaturan anggaran yang tepat terkait program Work From Bali (WFB).

Selain itu, kesiapan sarana, prasarana, transportasi, hingga akomodasi sudah disiapkan secara maksimal agar ASN yang mendapatkan penugasan WFB tetap dapat bekerja secara maksimal.

“Pemerintah memperhatikan dan melakukan penilaian terhadap efektivitas kinerja apabila WFB diterapkan dan pengaturan kinerjanya, dikarenakan seluruh pemerintahan pusat masih berada di ibukota,” ucap Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangannya, Selasa (25/5/2021).

Penegasan disampaikan Bamsoet menyusul penegasan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang memastikan segera menindaklanjuti program WFB sebagai pertolongan pertama untuk sektor pariwisata Bali.

Baca Juga :  Kendalikan Inflasi, Pemerintah Harus Jaga Stabilitas Harga dan Rantai Pasok

WFB difasilitasi negara bagi ASN di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang mengkoordinasi 7 Kementerian yang salah satunya Kemenparekraf.

Diharapkan dengan menugaskan sebanyak 25 persen ASN dari Ibukota untuk bekerja di Bali melalui program WFB ini maka program ini dapat membawa pertumbuhan positif terhadap perekonomian Bali di akhir Q3 dan Q4 tahun ini.

Bamsoet mengatakan sangat mendukung program ini, namun ia meminta pemerintah benar-benar mengkaji dan mempersiapkan pelaksanaan wacana tersebut, khususnya dalam pengaturan diwajibkannya sebanyak 25 ASN di tujuh Kementerian/Lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

“Pemerintah menjelaskan roadmap kerja WFB, termasuk maksud dan tujuannya, agar dapat diketahui bagaimana WFB dapat berpengaruh terhadap peningkatan dan perkembangan pariwisata daerah, khususnya Bali,” tegasnya.

Baca Juga :  Sambut HUT RI ke-77, Kopassus Gelar Festival Ciliwung Kopassus 2022

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan