Pulihkan Kepercayaan Pengunjung, PHRI Dorong Anggotanya Mencari Sertifikat Tatanan Baru dan Disiplin Terapkan Prokes

Ketut Mardjana, ketua PHRI Bangli
Ketut Mardjana, ketua PHRI Bangli

BANGLI, balipuspanews.com – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) BPC Bangli Dr. I Ketut Mardjana mendorong pengusaha hotel dan restaurant di Bangli untuk mencari sertifikat tatanan baru untuk memberikan kepercayaan kepada visitor atau wisatawan berkunjung ke Bangli. Hal itu dikatakan Mardjana kepada balipuspanews.com, Sabtu ( 24/10/2020).

“Dengan memiliki sertifikat, itu artinya mereka (pengusaha hotel dan restaurant- red) sudah melaksanakan protokol kesehatan secara baik. Itu sangat penting karena menyangkut suatu kepercayaan dari visitor atau pengunjung,” kata Mardjana memberi alasan.

Pria asal Kintamani yang juga General Manajer Toya Devasya itu menegaskan, kalau sudah memiliki sertifikat tatanan baru, melaksanakan protokol kesehatan, maka pengunjung tidak tanggung- tanggung untuk memasuki hotel dan restaurant.

Mantan Dirut Utama PT Pos Indonesia ini menyebutkan, pihaknya terus melakukan sosialisasi serta menggaungkan bagaimana pentingnya protocol kesehatan 3 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan).

“Terus kita sosialisasikan dan kita gaungkan pentingnya Prokes. Tapi, ada juga yang belum memahami,” sebutnya.

Pun demikian, Mardjana yang kenyang pengalaman dibirokrat dan BUMN ini juga mengakui banyak pengusaha hotel dan restaurant yang langsung merespon tentang pentingnya sertifikat tatanan baru itu.

“Yang responya bagus terus kita dorong,” tegasnya.

Mardjana menambahkan, dalam penerapan prokes Covid-19, pihaknya selalu berkomunikasi dengan pihak terkait dalam hal ini Diparda Bangli.

“Kerjasama kita (PHRI-red) dengan Diparda sangat baik. Karena PHRI juga menjadi panitia yang mengevaluasi prokes itu sendiri,” sebutnya.

Menurut Mardjana, saat ini resesi ekonomi yang dialami pelaku pariwisata sangat berat. Mereka tidak memiliki lagi pendapatan untuk memulai menghidupkan usahanya.

“Adalah hal yang sangat sulit, sangat berat sekali. Nah, untuk bisa memberikan satu layanan, baik dalam kontek infrastruktur, kontek pengelolaan pariwisata, disinilah perlunya modal kerja. Karena modal yang tadinya ada sudah terkuras habis karena tidak ada pemasukan,” ujar Mardjana.

Lebih jauh demikian Mardjana, dalam kondisi tersebut disinilah pentingnya ada stimulus ekonomi seperti kredit murah serta bantuan yang sifatnya meringankan.

“Ini sudah digaungkan cukup lama, tapi kelihatannya masih mengalami berbagai hambatan seperti persyaratan yang diterapkan kayak kondisi normal. Jadi tidak gampang. Bagaimana kemudahan-kemudahan itu diberikan masih dalam tatanan wacana,” kritiknya.

Menurutnya, dilihat dari budgetnya secara ekonomi sangat kecil, tapi persyaratannya sangat memberatkan.

Disinggung adanya bantuan stimulus pariwisata untuk Bangli paling minim dibandingkan kabupaten lainnya di Bali, Mardjana mengaku kaget.

“Saya kaget. Kenapa Bangli selalu kecil. Apa karena alasan PADnya kecil sehingga porsinya kecil,” sebutnya.

Mardjana juga kembali menyampaikan kritik, kalau potensi PAD Bangli sebenarnya cukup besar. Ini bisa dilakukan dengan memberikan ruang kepada pengusaha untuk mengelola pariwisata sehingga bisnis pariwisata bisa berkembang.

“Nanti kalau sudah berkembang, PHR nya kan bisa menyumbang PAD. Punggutan PHR bisa dibelakang. Jangan di depan,” sarannya.

Mardjana mencontohkan, adanya punggutan retribusi yang cukup memberatkan.

Misalnya, ada warga yang membawa uang Rp. 50 ribu untuk berwisata ke Kintamani. Tapi, dijalan mereka sudah kena pungutan retribusi Rp. 26 ribu. Uangnya masih Rp. 24 ribu. Padahal mereka sudah berencana membeli sesuatu. Ini menyebabkan mereka malas datang.

PENULIS : Tim Liputan Covid

EDITOR : Oka Suryawan