satpol pp sidak tempat usaha di kota negara

NEGARA, balipuspanews.com- Meski Peraturan Daerah (Perda) provinsi Bali nomor 80 dan nomor 97 tahun 2018 sudah lama disosialisasikan, namun di Jembrana masih banyak yang melanggar.

Banyakanya pelanggaran Perda tentang pengunaan aksara Bali dan sampah plastic itu ditemukan saat Satpol PP Pemrov Bali bersama Satpol PP pemkab Jembrana. Rabu (22/1) menggelar oprasi gabungan di kota Negara.

Oprasi gabungan itu menyasar tempat usaha, toko maupun swalayan untuk mengecek apakah semua semua sudah menaati perda propinsi bali nomor 80 dan 97 tahun 2018 tentang penggunaan aksara Bali pada papan perusahaan dan pengurangan penggunaan bahan plastik pada toko dan swalayan.

Dari 36 toko, swalayan maupun usaha lain yang didatangi, sebagian besar melanggar Perda 80 tahun 2018 tentang penggunaan aksara bali pada papan usahanya. Rata- rata pengelola dan pemilik usaha mengaku tidak mengetahui adanya Perda 80 tahun 2018.

” Sebelumnya belum tahu,baru tadi disampaikan oleh Satpol PP harus memakai tulisan Bali,dan baru pertamakali diberitahu. Kami awam masalah itu,” ujar Andi Saputra karyawan dealer mobil di jalan Ngurah Rai.

Mustika kurniawati direktur rumah sakit Kertayasa yang berada di jalan Ngurah Rai, juga a mengaku selama ini tidak ada sosialisasi dari Pemkab Jembrana terkait adanya perda tersebut.

Setelah dibaritahu pihaknnya akan segera mengganti papan nama perusahaannya dengan yang berisi aksara Bali.

“Kami belum tahu. Baru tahu saat Satpol PP datang. Segera akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Sementara itu, kepala bidang penegakan Perda dan ketertiban umum Satpol PP Provinsi Bali I Komang Kusumaedi mengatakan dari semua daerah di Bali yang disidak hampir semuanya ditemukan toko dan tempat usaha yang melanggar dua Perda tersebut.

Tetapi untuk di Jembrana pelanggaran yang ditemukan yakni melangar perda nomor 80. Sedangkan tidak tidak ditemukan ada toko dan tempat usaha yang melanggar perda nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan penggunaan plastic.

“Beberapa tempat kami tidak temukan adanya sampah plstik. yang kami temukan masih ada gedung yang belum menggunakan akasara Bali diatas huruf latinnya,”ungkapnya.

Atas temuan pelanggaran perda 80 tahun 2018 ini, Satpol PP kemudian melakukan pendataan dan akan kembali di sidak bulan Februari nanti.

Jika ada toko dan tempat usaha yang masih membandel tidak mengikuti perda 80 dan 97 tahun 2018 ini, maka pemilik usaha akan dipanggil untuk diberikan pembinaan. (nm/bpn/tim)