Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menerima Ranperda dari Ketua DPRD Putu Parwata seusai Sidang Paripurna pandangan umum fraksi DPRD, Senin (22/7).
Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menerima Ranperda dari Ketua DPRD Putu Parwata seusai Sidang Paripurna pandangan umum fraksi DPRD, Senin (22/7).
sewa motor matic murah dibali

BADUNG, balipuspanews. com – Fraksi PDI Perjuangan, Golkar dan Demokrat memberikan apresiasi kepada Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta telah meraih WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian) 2019 atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018.

” Menelaah penjelasan Bupati badung pada pembukaan sidang Paripurna 18 Juli yang lalu,Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi kepada Bupati Badung dan jajarannya yang telah melaksanakan kewajiban konstitusionalnya dan capaian yang telah diraih Pemerintah kabupaten Badung dalam hal ini dipimpinn Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta beserta jajarannya. Terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018 telah meraih WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian) 2019,” kata Ni Luh Gede Sri Mediastuti dari Fraksi Partai Golkar saat membacakan pandangannya  dalam sidang Paripurna ke II diruang Utama Ghosana Kantor DPRD Kabupaten Badung  Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung ” Mangupraja Mandala”. Senin (22/7).

Pihaknya dari Partai Golkar juga memberikan diskripsi Argumentasi atas penjelasan Bupati Badung.  Pertama Rancangan Peraturan daearah kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban APBD Tahun 2018 yang memuat laporan realisasi Anggaran Neraca, laporan arus Kas, serta atas laporan Keuangan.

Lebih jauh ditekankan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2019 dengan pengeloaan belanja daerah yang sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem pengganggaran maupun sistem akuntansi seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang keuangan secara taransparan sehingga terciptanya akuntabilitas Publik denganberdasarkan Value for Money dan berlandaskan anggaran kinerja ( Performance Budget).

“Kami Partai Golkar berpandangan bahwa sesuai ketentuan PP nomor 58 tahun 2005 pasal 80 ayat 2 bahwa laporan realisasi semester pertama dan pronogsis 6 bulan berikutnya untuk dibahas bersama antara pemerintah dengan DPRD,” ujarnya.

Dengan tidak adanya Indikator terhadap penyebab terjadinya rasionalisai anggaran kami tetap menganggap angka sebesar Rp.7.782248.633.633.402,89,- (Tujuh Triliun, tujug ratus delapan puluh dua miliar, duaratus empat puluh delapan juta, enam ratus tiga puluh tiga ribu emat ratus dua rupiah delapan puluh sembilan sen).

Hal ini kemungkinan bisa tercapai  argumentasi optimisme terhadap asumsi  target pendapatan di tahun 2019 seperti yang diungkap pada KUA/PPAS APBD Induk 2019.

“Kami dari partai Golkar belum sependapat terhadap rasionalisasi pada APBD Perubahan (Induk) 2019” jelasnya.

Tetapi sejalan dengan Roadmap, pihaknya dari Fraksi Partai Golkar tetap sependapat untuk menjadikan rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang perlindungan dan pelestarian Bendega di tetapkan menjadi peraturan daerah.

Fraksi Partai Demokrat dalam pandangannya yang dibacakan oleh Nyoman Oka Widianta , Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan oleh Wayan Suweta serta Fraksi Partai PDI Perjuangan dalam pandangannya yang dibacakan oleh Ida Bagus Alit Agra Putra menyampaikan hal yang sama yaitu sangat mengapresiasi Kinerja Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta beserta jajarannya yang telah melaksanakan tugas-tugas sesuai peraturan yang berlaku.

Sementara itu Bupati Badung dalam kesempatan tersebut mengatakan “APBD 2018 adalah merupakan APBD sudah kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan DPRD Kab. Badung. Demikian juga denga APBD 2019 juga sama kami lakukan bersama. Pandangan umum bagi kami itu wajar sekali, dan kami akan terus melakukan evaluasi, Sehingga DPRD perdetik, permenit Perhari perminggu bisa melakukan kerjasama bersama eksekutif” ujarnya.

Kemudian terkait menurunnya pendapatan badung, menurut Bupati hal yang wajar sekali mengingat adanya erupsi Gunung Agung dan Pilpres, sehingga ini menjadi penurunan. “maka kedepannya kami akan melakukan kerjasama dengan pihak Bank-Bank  dan Travel yang ada untuk melakukan transaksi yang ada”  imbuhnya

Sementara, itu, dalam rapat paripurna Pandangan Umum DPRD Kabupaten Badung 2019 yang dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata juga dihadiri Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil DPRD I Kab. Badung Made Sunarta, Wakil DPRD II I Nyoman Kariana, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dan 29 anggota DPRD Kab. Badung yang hadir serta Forkopinda Pemerintah Kabupaten Badung, para Instansi  Vertikal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, para direksi Perusahaan Daerah, para tenaga ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kab. Badung . (cita/bpn/tim)