Rampung, Penyidik Limpahkan Berkas Kasus Dugaan Korupsi LPD Anturan ke JPU

Pelimpahan berkas perkara oleh penyidik kepada JPU
Pelimpahan berkas perkara oleh penyidik kepada JPU

BULELENG, balipuspanews.com – Perlahan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng telah berhasil merampungkan semua berkas perkara kasus korupsi pengelolaan LPD Adat Anturan dengan tersangka NAW.

Pelimpahan tahap satu dilakukan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Buleleng dengan berkas perkara No. BP-03/N.1.11/Fd.2/08/2022.

Kasi Intel yang juga Humas Kejari Buleleng, Anak Agung Ngurah Jayalantara menyebutkan, pelimpahan berkas perkara tahap satu dilakukan pada Rabu (31/8/2022) sekitar pukul 11.00 WITA dengan Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara No. Print-675/N.1.11/Fd.2/08/2022.

Pelimpahan Tahap satu ini diterima langsung Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Buleleng yang juga selaku Penuntut Umum, Yosef Umbu. Dimana berkas perkara yang sudah dilimpahkan itu akan dilakukan penelitian oleh JPU.

“Ada sebanyak 6 orang Penuntut Umum memeriksa kelengkapan syarat Formil dan Materiil Berkas Perkara. Sehingga dalam waktu tujuh hari kedepan, pihak Penuntut Umum akan mengambil sikap terhadap hasil penelitiannya,” jelasnya.

Jayalantara menyampaikan, apabila berkas dinyatakan telah terpenuhi atau lengkap, maka Penuntut Umum akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Berkas Perkara telah Lengkap atau P-21.

“Kalau tidak lengkap, Penuntut Umum nantinya akan menerbitkan Surat Pengembalian berkas Perkara disertai dengan petunjuk kekurangan berkas perkara yang dikenal istilah P-18 atau P-19,” ungkapnya.

Sementara itu, beberapa waktu sebelumnya sebanyak 8 orang dari perangkat Desa Adat Anturan mendatangi Kejari Buleleng dengan tujuan meminta pertimbangan dalam rangka mengaktifkan kembali LPD Anturan yang sudah lama tidak beroperasi. Sekaligus ingin memastikan payung hukum kepengurusan baru LPD Anturan.

Selain dua poin tersebut, ada beberapa isu yang ditanyakan oleh perangkat Desa Adat Anturan yakni mengenai langkah bagi kreditur LPD Anturan yang banyak menunggak dan tidak segera melunasi kewajibannya. Bahkan bagaimana jika terdapat paguyuban yang hadir untuk meminta pengembalian uang deposan.

“Kita apresiasi jika LPD Anturan bangkit dan beroperasi kembali karena deposan dan masyarakat sangat berharap uang mereka dapat kembali. Tidak boleh ada keraguan menjalankan bisnis proses LPD agar uang para deposan bisa kembali,” tegas Agung Jayalantara.

“Silahkan para Pengurus Adat Anturan membahas hal ini dalam Paruman Adat, pastikan semua disepakati dalam Paruman Adat, termasuk bagaimana cara dan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan deposito dan tabungan masyarakat, semua itu harus di sepakati dalam Paruman Adat,” pungkasnya.

Penulis : Nyoman Darma

Editor : Oka Suryawan