Jumat, Juni 21, 2024
BerandaDenpasarRanperda Ganti Rugi Daerah Digenjot, Agustus Ketok Palu

Ranperda Ganti Rugi Daerah Digenjot, Agustus Ketok Palu

DENPASAR, balipuspanews.com- Dewan Bali kembali mengglar Rapat  terkait pembahasan Ranperda  (Rancangan Peraturan Daerah) Pencabutan Perda Nomor 5 tahun 2006 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah, yang akan diketok palu dalam waktu dekat ini tepat pertengahan Agustus.

Ketua Pansus (Panitia Khusus) Ranperda Ketut Tama Tanaya mengatakan, bahwasannya karena Perda ini tidak sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan regulasi yang ada diatasanya, oleh karena itu, pihaknya menyetujui pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang tata cara ganti rugi daerah.

“Kami dari Pansus dapat menyetujui, karena produk sudah lama,”jelasnya.

Tama Tenaya berharap, setelah Perda ini dicabut,  agar dalam waktu cepat maksimal tiga bulan agar Pergub sudah rampung, agar tidak terjadi kekosongan hukum.

“Cuma yang perlu ditekankan, agar tidak terjadi kekosongan hukum,” imbuh politisi asal Tanjung Benoa, Badung ini saat diwawancarai usai raapat di ruang Bamus  kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (29/7).

Karena ini maslah pencabutan, Tama Tenaya tidak butuh waktu lama bekerja di Pansus ini, pasalnya perdebatan yang akan muncul nantinya lebih banyak mengarah pada Pergub yang baru.

BACA :  Wujudkan Digitalisasi Sektor Keuangan Serta Optimalisasi Penerimaan Pajak, Inovasi Melodi Sanur Diresmikan

“Ini kita targetkan dua minggu kedepan sudah ketok palu. Ini simpel karena pencabutan,” imbuhnya.

Disebut Tama Tenaya, Perdebatannya nanti akan lebih banyak terjadi pada Pergub, pasalnya harus dievaluasi oleh Departemen  Dalam Negeri (Depdagri) lagi.

Adapun pihak yang hadir dalam rapat yang digelar oleh pansus ini yaitu ada dari pihak eksekutif, BPKAD, Biro Hukum, anggota DPRD I Nyoman Laka dan Staf Ahli DPRD.

Sementara masukan dari Staf Ahli DPRD I Gede Oka kepada eksekutif dalam merancang Pergub nanti yaitu terkait adanya penyempitan dalam Permendagri Nomor 133 tahun 2018 tentang Tuntutan Ganti Rugi Daerah tehadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

Dibandingkan dengan peraturan pemerintah (PP) No. 38 tahun 2016 mengenai definisi pejabat lain. Hal ini penting sekali, ketika nanti diatur dalam Pergub, kalau dilihat dari isi Permendagri No.133 tahun 2018 ada dalam ketentuan umum siapa itu pegawai bukan bendahara dan siapa itu pejabat lain. “Pejabat lain yang dimaksud adalah pimpinan dan anggota DPRD. Jadi pimpinan dan anggota DPRD non struktural. Kata pejabat negaranya mesti tidak ada,” jelas Oka. (bud/bpn/tim).

BACA :  Taman Penasar “Ceraken” Duta Denpasar Sukses Tampil Memukau di Ajang PKB XLVI
RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -

Most Popular