Ranperda Ketenagakerjaan Patok 70 Persen Perusahaan Rekrut Tenaga Lokal

Nyoman Parta (tengah) saat membahas Ranperda Ketenagakerjaan di ruang Baleg kantor DPRD Provinsi Bali.
Nyoman Parta (tengah) saat membahas Ranperda Ketenagakerjaan di ruang Baleg kantor DPRD Provinsi Bali.

DENPASAR, balipuspanews.com- Dewan Bali kembali menggodok Ranperda Ketenagakerjaa dimana dalam rapat tersebut melahirkan point agar perusahaan yang berada di Bali agar dalam perekrutan tenaga kerja memberdayakan 70 persen tenaga lokal Bali.

“Pematokan angka 70 persen harus diambil tenaga Bali bertujuan agar tidak membludaknya tenaga asing yang datang bekerja ke Bali, agar tidak tenaga kerja yang harus menggunakan tenaga lokal diambil atau diisi oleh tenaga asing,” kata I Nyoman Parta usai rapat di gedung Baleg kantor DPRD Provinsi Bali, Kamis (1/8).

Selain itu, Perda ini nantinya akan mengatur 70 persen pekerja lokal yaitu mereka yang berKTP Bali, KTP Bali dimaksud yaitu mereka yang berKTP bali tidak saja orang beragama hindu, muslim dan Kristen termasuk didalamnya.

Ini diatur lantaran agar perusahaan yang ada di Bali mengerti tentang adat dan kebudayaan di Bali.

Salain Perda ini nantinya mengatur tenaga kerja lokal, Perda ini juga akan mengatur Tenaga Kerja Asing (TKA), dimana TKA akan diawasi apakah dia datang ke Bali untuk Berwisata atau mencari kerja. Disamping itu perusahaan juga harus jelas membuka lowongan kerja untuk pekerja asing, agar tidak membuka lowongan kerja A setelah bekerja  kerjaannya berbeda, bisa mengambil kesempatan tenaga lokal.

Ranperda, lanjut Parta, ini akan mengatur tentang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan TKW (Tenaga Kerja Wanita) sekarang dihaluskan menjadi buruh Migran, yang mengatur tentang perusahaan yang memberangkatkan ke luar negeri disamping juga agar perusahaan yang memberangkatkan agar memiliki ijin, lantaran kasus penipuan sudah sering terjadi yang dialami anak muda yang ingin bekerja keluar negeri.

Adanya kesatuan perusahaan pemberangkatan
seperti money agensi. Masalahnya dulu, money agensi tidak melaporkan kegiatannya ke Dinas Tenaga Kerja, jadi antar data dengan jumlah pekerja ke luar negeri berbeda.

“Setiap tenaga kerja yang diberangkatkan ke luar negeri harus melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, agar datanya satu pintu, perusahaan yang memberangkatkan dan dimana di tempatkan kerja agar tertib datanya dan jelas,” imbuhnya.

Disebut Parta, dalam Ranperda ini akan melindungi tenaga kerja baik dari asuransi, ketepatan job letter dengan kenyataan di lapangan, serta melindungi pekerja terkait upah, yang belakangan sering gaji pekerja ditahan oleh pihak perusahaan yang memberangkatkan. (bud/bpn/tim).