Denpasar, balipuspanews.com-Guna merapatkan barisan dan solidaritas antar-kader, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Denpasar Barat menggelar pertemuan atau dalam istilah PSI yakni kopi darat (kopdar) di Jero Tegal Langon Pemecutan, Banjar Tegal Langon, Denpasar Barat pada Minggu (16/9) malam.
Acara dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Denpasar Gede Eka Wijaya Patriana, pengurus DPC PSI se- Kota Denpasar, dan para bacaleg PSI daerah pemilihan Denpasar Barat serta kader dan simpatisan PSI.
Ketua DPC PSI Denpasar Barat Anak Agung Putu Gede Anugraha Mertha, SE mengatakan, kegiatan kopdar ini sebagai ajang konsolidasi dan sosialisasi bertujuan untuk merapatkan barisan kader-kader PSI yang ada di wilayah Denpasar Barat.
“Kami melakukan temu wirasa, dan saling berkenalan. Selama ini kader PSI belum pernah bertemu, hanya berkomunikasi dalam grup Whatsapp. Ajang ini juga sebagai perkenalan para bacaleg kepada kader PSI di mana nantinya mereka bisa menjadi relawan dan menularkan informasi ke keluarga dan masyarakat luas,” ujarnya.
Agung menambahkan, di wilayah Denpasar Barat ada 13 bacaleg PSI yang akan bertarung dalam Pileg 2019 dan sedang dalam proses menjadi anggota Daftar Calon Tetap (DCT) yang akan diumumkan pada tanggal 20 September 2018 mendatang.
“Kami ingin memperkenalkan diri ke lingkungan terkecil dahulu. Sebagai partai baru yang notabena digawangi anak-anak muda, dan ingin mengubah mindset masyarakat tentang politik yang selama ini dikotori oleh perilaku korupsi dan intoleransi,” katanya.
Ketua DPD PSI Gede Eka Wijaya Patriana menjelaskan, PSI adalah yang identik dengan anak muda karena dalam kepengurusan PSI usia pengurus dibatasi yakni maksimal 45 tahun dan belum pernah menjadi pengurus di partai lain.
“Hal lain yang membedakan PSI dengan partai lain adalah jika di partai lain para caleg membantu masyarakat dengan berbagai program bantuan yang menggiurkan, di PSI terbalik, masyarakat yang menyumbang atau membantu partai dengan konsep donasi. Itu sebagai kontrol masyarakat ketika caleg sudah menjadi anggota legislatif,“ pungkasnya.
Ditambahkannya, kalau sebelumnya masyarakat dibantu dengan program Bansos atau ‘serangan fajar’ maka ketika naik nanti masyarakat tak berani mengkritisi anggota legislatif meski kadang jelas-jelas melakukan kesalahan seperti korupsi. Hal itu yang ingin diubah oleh PSI.
“Kami ada teknologi untuk itu, seperti aplikasi taksi online, jadi masyarakat bisa memberi rating pada anggota DPRD atau DPR RI yang berasal dari PSI. Jika dalam kurun waktu tertentu misalkan rating seorang anggota dewan rendah maka partai berhak menarik atau me-recallnya. Ini belum ada di partai lain dan baru PSI mempunyai sistem politik seperti ini,” katanya. (Angga/bpn/tim)
