Bupati sampaikan RAPBD
Bupati sampaikan RAPBD
sewa motor matic murah dibali

NEGARA, balipuspanews.com- Sidang Paripurna I DPRD Jembrana Masa Persidangan I Tahun Selasa (22/10) dogelar. Pada sidang itu dipimpin Ketua DPRD Sri Sutarmi. Dihadiri Bupati Jembrana I Putu Artha, unsur Forkopimda serta pimpinan OPD.

Pada sidang Paripurna tersebut, Bupati Artha menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020. Program dan kegiatan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2020 juga telah disinkronisasikan dengan program prioritas Provinsi Bali serta program prioritas nasional yang fokus pada 5 prioritas pembangunan nasional, antara lain pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, peningkatan ekonomi pemantapan energi pangan dan sumber daya air, dan stabilitas keamanan nasional.

Secara umum struktur RAPBD Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pertama, pada sisi pendapatan, pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, Pendapatan Daerah dirancang sebesar Rp1.172.268.970.582,05. Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirancang sebesar Rp141.545.522.415 , Dana Perimbangan dirancang sebesar Rp740.407.083.000,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dirancang sebesar Rp290.316.365.166. Sedangkan pada komponen belanja, pada Tahun 2020 belanja daerah dirancang sebesar Rp1.202.804.952.924,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp611.924.509.641, dan belanja langsung dirancang sebesar Rp590.880.443.282,63.

Pada aspek pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp30.535.982.341,95. Disamping itu, penerimaan pembiayaan juga direncanakan bersumber dari Penerimaan Dana Talangan sebesar Rp5.400.000.000,00. Sedangkan, Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2020 direncanakan untuk Pengeluaran Dana Talangan sebesar Rp.5.400.000.000,00.

Selain menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Artha juga mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bupati Artha mengatakan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Jembrana masih berbentuk kantor yang dibentuk sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengatur kedudukan, tugas, fungsi, struktur, dan tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019, gubernur/ bupati/ walikota dapat melakukan evaluasi dalam rangka melakukan penataan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik guna mengakomodir dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi memperhatikan ketentuan tersebut serta untuk meningkatkan pelaksanaan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik, kita telah melaksanakan evaluasi penataan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan mempertimbangkan faktor luas Wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah, serta besaran beban tugas. “Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, perlu melakukan peningkatan status kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana. Peningkatan status kelembagaan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintaan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Jembrana” ujar Artha.

Sementara Komisi II DPRD yang disampaikan Ketua I Ketut Suastika menyampaikan, terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertuang pada Perda Kabupaten Jembrana No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) (Perda No. 2 Tahun 2012). Adanya peraturan baru yang menjadi dasar hukum pengelolaan BMD mengakibatkan Perda No. 2 Tahun 2012 sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti. Urgensi untuk penyesuaian itu ditegaskan dalam Pasal 511 ayat (2) Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Karena itulah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana (DPRD Jembrana) memprakarsai Perda baru sebagai penggganti Perda No. 2 Tahun 2012.
Dikatakannya, permasalahan secara umum dalam pengelolaan BMD meliputi: perencanaan, inventarisasi, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Faktor penyebab timbulnya permasalahan itu beragam, berbeda-beda satu dengan yang lain.
“Berdasarkan pada uraian permasalahan tersebut di atas, maka kami mendorong Pemerintahan Kabupaten Jembrana harus segera membentuk Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan membahas bersama Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD sehingga Pemerintah Daerah memiliki landasan hukum dan legitimasi dalam menyelenggarakan kebijakan terkait pengelolaan barang milik daerah dan sebagai pengganti Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah” jelasnya. (nm/bpn/tim)