Ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Mulyawan
Ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Mulyawan

NEGARA, balipuspanews.com – Pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi covid-19 memang mewajibkan penyelenggara dan pengawas benar-benar sehat. Untuk mengetahui kesehatan itu salah satu yang harus dilakukan yakni dengan rapid test.

Hingga saat ini KPU dan Bawaslu Jembrana sudah melakukan rapid test. Hasil sementara semua yang di rapid test, non reaktif.

”Kami sudah melakukan rapid test 19 Juni lalu. Ini rapid test yang pertama,” ujar ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Mulyawan, Rabu (1/7).

Rapid test pertama yang difasilitasi pemkab Jembrana itu diikuti oleh ratusan orang termasuk komisioner Bawaslu dan hasilnya semua non reaktif.

Setelah rapid tes pertama, maka haris dilanjutkan dengan rapid test kedua. Untuk rapid test kedua in, Bawaslu masih belum tahu kapan akan dilakukan.

Rapid test ini akan dilakukan oleh semua sampai pengawas TPS sebanyak 767 orang. Untuk biaya dicover mengcover dan kekurangannya ditambahkan bantuan dari Pemkab Jembrana.

“Tetapi untuk rapid test kedua kami masih berhitung. Nanti di tahapan mana kami ambil karena rapid test harus dilaksanakan dua kali. Ini yang masih menjadi kendala dan pemikiran kami.” ungkapnya.

Selain rapid tes pertama Bawaslu Jembrana sudah melaksanakan meeting online dengan Panwascam Se Jembrana yang juga diikuti pimpinan Bawaslu Provinsi Bali membahas persiapan pengaktifan kembali Panwascam, Sekretariat Panwascam, dan Panwaslu Kelurahan/Desa. Rapat itu sebagai tindaklajut keluarnya PKPU 5 Tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19.

Dalam rapat itu disepakati pengaktifan kembali Jajaran Panwascam, Sekretariat Panwascam, dan Panwaslu Kelurahan/Desa per tanggal 14 Juni 2020. Dalam melaksanakan pengawasan juga tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, dan cuci tangan secara rutin.

Dengan adanya rencana KPU Jembrana mengadakan coklit pada 15 Juli, Pande juga mengingatkan KPU tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jika tidak melaksanakan protokol covid-19, KPU diminta jangan dulu melaksanakan coklit.

“Ini merupakan keharusan melakukan protokol kesehatan. Jika belum ada APD jangan dulu,” ujarnya.

Penulis/Editor : Anom/Artayasa

Facebook Comments